Page 5 - MAJALAH 148

Sengketa tata batas Provinsi Riau Permohonan Ubah

dengan Provinsi Sumut Status Areal Desa

aya adalah pengurus Serikat Petani Kelapa Dirut PT. Mazuma Agro Indonesia sudah
Sawit (SPKS) Kab. Rokan Hulu Prop. diganti dari, semula Maslin Batubara menjadi
SRiau menyampaikan bahwa tanah milik Ivan Iskandar.
anggota Serikat Petani Kelapa sawit Kabupaten Pada tanggal 25 Pebruari 2013 Serikat
Rokan Hulu Prop. Riau telah diserobot, oleh Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kab. Rokan Hulu
PT. Mazuma Agro Indonesia sejak Mei 1998, mengajukan gugatan clas action ke Pengadilan
sampai saat ini dengan cara membakar rumah- Negeri Pasir Pengaraian dengan Amar Putusan
rumah warga, merusak tanaman dan menganiaya bahwa tanah berperkara seluas 501 Ha adalah
dengan alasan tanah tersebut masuk dalam milik Anggota Serikat Petani Kelapa Sawit
wilayah Desa Korang (Kec. Huta Raja Tinggi, (SPKS) sesuai surat keterangan tanahnya masing-
Kab. Padang Lawas, Suamtera Utara) oleh PT. masing.
Mazuma Agro Indonesia sejak Mei 1998. Dalam persidangan tersebut, juga terbukti
Saya sudah melaporkan kepada pemerintah bahwa PT. Mazuma Agro Indonesia tidak ami adalah kuasa hukum dari Forum
maupun penegak hukum namun hasilnya nihil, memiliki izin pelepasan kawasan Hutan dari Petani Dayun Maju Bersama (FPDMB)
sehingga pada tahun 2009 diajukan gugatan Menteri kehutanan dan tidak memiliki HGU dari KDesa Dayun, Kecamatan Dayun,
ke Pengadilan Negeri Pasir Panguraian dengan Menteri Agraria/BPN. Kabupaten Siak Propinsi Riau, memohon agar
No. Perkara 03/Pdt.G/2009/PN.Psp yang Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, wilayah Desa Dayun, Kec. Dayun, Kab. Siak
dalam amar putusannya menyatakan bahwa pengadu memohon agar Komisi III DPR seluas + 3.852 hektar dikeluarkan dari areal izin
para penggugat adalah pemilik sah atas tanah RI membantu penyelesaian sengketa batas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pada
sengketa tersebut seluas 500 Ha. tanah tersebut dan menindak PT . Mazuma hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) PT.
Dari Putusan tersebut, pihak Teradu ( PT. Agro Indonesia yang tidak memiliki ijin dalam Riau Andalan Pulp And Paper.
Mazuma Agro Indonesia) mengajukan Banding pelaksanaan kegiatannya.n Berdasarkan SK. Menteri Kehutanan
ke Pengadilan Tinggi Riau dengan perkara No. M. Nasir Sihotang No. 673/Menhut-II/2014 dan SK Menteri
177/Pdt/2010/PT.Riau dengan amar menolak Rokan Hulu, Riau Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014, Desa
permohonan banding untuk sebagian karena Duyun yang dahulunya berstatus bukan kawasan
hutan diubah menjadi kawasan Hutan sedangkan
berdasarkan fakta dilapangan, lahan Desa Dayun
Permohonan Perlindungan Hukum bukan merupakan kawasan tetapi tanah SHM
(Sertifikat Hak Milik) dari BPN.
Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 telah
Dipidanakan karena SMS diadakan kesepakatan antara kuasa Hukum
masyarakat dengan PT. RAPP, tetapi PT. RAPP
tetap melanggar kesepakatan yang telah dibuat
aya adalah anak dari Ibu Surjana tersangka digunakan oleh dengan melakukan pengrusakan kebun sawit
dalam kasus pelanggaran UU ITE men- oknum kekuasaan milik Klien kami.
Syampaikan permohonan perlindungan Negara untuk Demikian pula pihak Polres Siak juga telah
hukum terkait pengiriman SMS melalui Hand- menjerat rakyat memfasilitasi mediasi dan kesepakatan agar
phone kepada Sdri. Agnesia Heritna yang beru- kecil hanya kare- kedua pihak tidak saling menganggu satu sama
jung pada penahanan. na SMS yang se- lain, namun tetap tidak diindahkan.
Bahwa akibat dari SMS tersebut orang tua harusnya bersifat Kami memohon agar DPR RI Komisi IV
sayadilaporkan oleh Sdr. Agnestia Heritna dan pribadi dan tidak memberikan rekomendasi kepada pemerintah
ditahan di Ditreskrimsus Polda Sumatera ada kata-kata untuk membuat kebijakan terkait status tanah
Utara sejak tgl. 24 Februari 2016 dan saat ini kasar. klien pengadu dan mengeluarkan dari areal izin
sedang berproses di Pengadilan Negeri Med- Saya memohon agar Komisi III DPR RI usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pada
an dengan No. Register Perkara : PDM-882/ mengawal jalannya proses persidangan tersebut,
Euh.2.Mdn/05/2016 dengan dakwaan melang- dan memulihkan nama baik terdakwa apabila hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI). n
S. Usdek Panjaitan
gar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE terbukti tidak bersalah. n Palembang, Sulawesi Selatan
dan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Stefanie
Bahwa akibat dari penahanan tersebut orang Jakarta Pusat, DKI Jakarta
tua Pengadu mengalami sakit dan dirawat selama
2 bulan di Rumah Sakit Bina Kasih Medan serta
pengadu mengalami kesulitan keuangan.
Bahwa menurut pengadu UU ITE seha-
rusnya melindungi warga negara namun malah

| 5
Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 5
Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA