Page 8 - MAJALAH 148
P. 8

LAPORAN UTAMA


            Agus Hermanto Wakil Ketua DPR RI  Bidang korinbang


                           Data Reforma Agraria Harus Akurat





            Pertengahan Mei lalu, Parlementaria bertandang ke ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang
            Korinbang, Agus Hermanto. Ramah  menyapa,  saat politisi Partai Demokrat ini memulai
            sesi wawancara eksklusif  dengan Parlementaria mengenai program agraria. Dia sangat
                      mengapresiasi sekaligus memberi dukungan atas kesuksesan program ini.


                    anya saja, Agus menyerukan   Pemerintah mencanangkan tahun   memberi  sertifikat  tanah  bagi  rakyat
                    agar  pemerintah menyem-  ini target  reforma agraria  5 juta   Indonesia  yang  miskin  dengan
            Hpurnakan data bidang tanah       bidang  tanah  tersertifikasi.  Tahun   mengambil tanah negara. Setelah kami
            yang  masuk  objek  reforma agraria.   depan 7  juta  bidang tanah dan 2025   keluar dari  sana, saya sampaikan, ini
            Tanpa  data yang akurat, program  ini   diharapkan semua bidang tanah selesai   sangat bagus dan  sedapat mungkin
            tak mungkin berhasil. Apalagi, Presiden   tersertifikasi.  Anda  optimis  ini  akan   harus didukung. Namun, saya lihat
            Joko  Widodo  sudah memasang      terwujud?                        datanya masih kurang akurat.
            target  tahun  ini  5 juta bidang  tanah   Program  ini sangat bagus. Saya   Kalau data belum  akurat,  saya
            tersertifikasi.  Semua  target  sekali  lagi   sempat dipanggil untuk rapat konsultasi   meragukan keberhasilannya. Terbukti,
            harus didasarkan pada  data akurat.   antara  Presiden  dan  Pimpinan  DPR   Pak Jokowi kurang  berkenan  dengan
            Berikut petikan wawancara lengkapnya.  soal  reforma gararia.  Intinya, akan   hasil  progres  sertifikasi  tanah  yang
                                                                               ada sekarang. Masalah  tanah sangat
                                                                               pelik. Nah, sekarang barang yang mau
                                                                               dibagi juga harus nyata. Jangan sampai
        Foto: Oji/iw                                                           tanahnya masih dikuasai  orang  lain.
                                                                               Sekali lagi, ini program bagus, tapi perlu
                                                                               didukung data yang tepat, sehingga
                                                                               pemerintah mudah melaksanakannya.


                                                                                  Apakah reforma agraria kali ini bisa
                                                                               menurunkan konflik agraria?
                                                                                  Memang  banyak  konflik  agraria
                                                                               yang terjadi antara  pengusaha dan
                                                                               rakyat,  pemerintah  dan  rakyat,
                                                                               atau rakyat  dan  rakyat.  Ini harus
                                                                               diselesaikan  lewat  koridor  hukum.
                                                                               Untuk itu,  dibutuhkan kevalidan  dan
                                                                                 kesempurnaan  data. Data agraria
                                                                                   harus  disempurnakan  untuk
                                                                                    meminimalisir konflik.

                                                                                        Banyak tanah  HGU  dan
                                                                                     HGB yang tidak diperpanjang
                                                                                     lagi oleh korporasi.  Lahan-
                                                                                     lahan  ini akan  diredistribusi
                                                                                     untuk    rakyat   miskin.
            Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Agus Hermanto                           Komentar Anda?

            8  |  PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13