Page 8 - MAJALAH 148
P. 8
LAPORAN UTAMA
Agus Hermanto Wakil Ketua DPR RI Bidang korinbang
Data Reforma Agraria Harus Akurat
Pertengahan Mei lalu, Parlementaria bertandang ke ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang
Korinbang, Agus Hermanto. Ramah menyapa, saat politisi Partai Demokrat ini memulai
sesi wawancara eksklusif dengan Parlementaria mengenai program agraria. Dia sangat
mengapresiasi sekaligus memberi dukungan atas kesuksesan program ini.
anya saja, Agus menyerukan Pemerintah mencanangkan tahun memberi sertifikat tanah bagi rakyat
agar pemerintah menyem- ini target reforma agraria 5 juta Indonesia yang miskin dengan
Hpurnakan data bidang tanah bidang tanah tersertifikasi. Tahun mengambil tanah negara. Setelah kami
yang masuk objek reforma agraria. depan 7 juta bidang tanah dan 2025 keluar dari sana, saya sampaikan, ini
Tanpa data yang akurat, program ini diharapkan semua bidang tanah selesai sangat bagus dan sedapat mungkin
tak mungkin berhasil. Apalagi, Presiden tersertifikasi. Anda optimis ini akan harus didukung. Namun, saya lihat
Joko Widodo sudah memasang terwujud? datanya masih kurang akurat.
target tahun ini 5 juta bidang tanah Program ini sangat bagus. Saya Kalau data belum akurat, saya
tersertifikasi. Semua target sekali lagi sempat dipanggil untuk rapat konsultasi meragukan keberhasilannya. Terbukti,
harus didasarkan pada data akurat. antara Presiden dan Pimpinan DPR Pak Jokowi kurang berkenan dengan
Berikut petikan wawancara lengkapnya. soal reforma gararia. Intinya, akan hasil progres sertifikasi tanah yang
ada sekarang. Masalah tanah sangat
pelik. Nah, sekarang barang yang mau
dibagi juga harus nyata. Jangan sampai
Foto: Oji/iw tanahnya masih dikuasai orang lain.
Sekali lagi, ini program bagus, tapi perlu
didukung data yang tepat, sehingga
pemerintah mudah melaksanakannya.
Apakah reforma agraria kali ini bisa
menurunkan konflik agraria?
Memang banyak konflik agraria
yang terjadi antara pengusaha dan
rakyat, pemerintah dan rakyat,
atau rakyat dan rakyat. Ini harus
diselesaikan lewat koridor hukum.
Untuk itu, dibutuhkan kevalidan dan
kesempurnaan data. Data agraria
harus disempurnakan untuk
meminimalisir konflik.
Banyak tanah HGU dan
HGB yang tidak diperpanjang
lagi oleh korporasi. Lahan-
lahan ini akan diredistribusi
untuk rakyat miskin.
Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Agus Hermanto Komentar Anda?
8 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017