Page 11 - MAJALAH 148

Foto: Dok.pri/iw

Petani sedang bercocoktanam dilahan

daerah dalam melaksanakan reforma sertifikasi tanah mungkin baru bisa dituduh mengambil pungutan liar. Ini
agraria. Mengingat luasnya bidang rampung secara sempurna setelah 132 jadi masalah lagi di lapangan. Komisi II
tanah, Pemda sampai kekurangan tahun, kalau juru ukurnya cuma 2-3 sedang bahas regulasi menyangkut hal
tenaga juru ukur. Menanggapi hal orang,” keluhnya. ini,” ungkap Arteria lebih lanjut.
ini, Arteria menjelaskan, Komisi II Tidak hanya mendesak penambahan Tujuan regulasi itu untuk membuat
sudah mendesak Kementerian ATR, juru ukur, Komisi II juga menyetujui para kepala desa nyaman bekerja untuk
agar sekolah kedinasan juru ukur di anggaran pembelian alat canggih untuk membantu pemerintah mengejar target.
Yogyakarta ditambah. mendata bidang tanah yang harganya Identifikasi lahan pasti harus dilakukan.
Arteria berharap, lulusan juru ukur sangat mahal. Alat canggih itu untuk Tanah terlantar yang berstatus HGU
harus lebih banyak, tidak cuma 50 mengatasi kendala teknis. “Itu sikap dan HGB diidentifikasi, mana saja
atau 100 lulusan. Kini, tiap kabupaten politik dari bidang anggaran Komisi yang bisa diredistribusi. Tetapi, tanah
kota membutuhkan banyak juru ukur. II,” ucap Arteria. Ditambahkannya, HGU dan HGB tidak mudah dilepas
Bila tidak ditambah, mungkin satu masyarakat yang tanahnya masuk oleh korporasi pemiliknya. Identifikasi
kabupaten baru rampung mengukur TORA harus mengetahui bahwa lain adalah lahan hutan yang bisa
dan mendistribusikan sertifikatnya sertifikatnya memang gratis. Tapi, biaya redistribusi. Namun, bila lahan ini
100 tahun kemudian. Bila belum ada patok, materai, dan honor juru ukur diredistribusi bisa menimbulkan
penambahan, maka juru ukur swasta tetap bayar. kecaman dunia, karena menyusutkan
bisa dikerahkan. Semua ini untuk Program sertifikasi tanah bagi areal hutan sebagai paru-paru dunia.
mengejar target. masyarakat ini, popular juga disebut “Selama ini kita banyak dapat donor
“Kita punya 534 kabupaten kota Prona (Proyek Operasi Nasional sebagai negara yang punya hutan paru-
dan 34 provinsi. Kalau lulusannya cuma Agraria). Menerbitkan 5 juta sertifikat paru dunia. Kalau paru-paru dunianya
50 sampai 100 orang tidak cukup untuk tentu merepotkan semua pihak diperkecil, tentu kita akan dikecam
ditempatkan di semua kabupaten kota. termasuk kepala desa. “Kedalanya dunia, termasuk donornya akan
Selama ini, juru ukur di kabupaten kota pada saat pengurusan Prona, kadang dikurangi. Maka saya tanyakan betul,
cuma 2-3 orang. Padahal, bidang tanah kelapa desa tak minta uang. Rakyat apakah 108 juta bidang ini sudah ada
yang mau diukur ratusan ribu. Saya yang ngasih suka rela saja. Kendalanya datanya. Tahun 2025 tinggal delapan
beri contoh, di Kab. Tulungagung, lagi, ada saber pungli. Kepala desa bisa tahun lagi,” imbuhnya.n (mh)

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 11