Page 14 - MAJALAH 148

LAPORAN UTAMA

Redistribusi Aset Jangan Ganggu

Kelestarian Hutan

Reforma agraria dengan membuka areal hutan menuai pro dan kontra. Hutan harus tetap
terjaga lestari sebagai paru-paru dunia.

ebelum mengikuti Rapat “Ada hutan lindung, hutan
Paripurna DPR RI, Parlementaria konservasi, hutan produksi, hutan
Smewawancarai Anggota Komisi kemasyarakatan, dan lain-lain. Seluruh
IV DPR Hermanto beberapa waktu derajat hutan ini ada aturannya masing-
lalu. Reforma agrarian merupakan masing. Kalau hutan lindung tidak
program ini sangat bagus. Namun, bisa diupayakan untuk keperluan
tak boleh menganggu kelestarian lain, karena itu dijaga supaya hutan
hutan. Antara keinginan meningkatkan kita menjadi paru-paru dunia,” papar
pertumbuhan ekonomi dan menjaga Hermanto.
kelestarian hutan harus sejalan seirama. Ia menyoroti kondisi hutan di
Diutarakan politisi PKS ini, hutan Tanah Air yang sebagian sudah
memiliki derajatnya masing-masing. dikelola masyarakat, namun belum
Ada hutan lindung, hutan konversi, ada legalitasnya. Melalui program
serta hutan masyarakat. Pemerintah redistribusi aset dan reforma agraria
harus mampu memilah jenis hutan ini, akan mampu memberikan payung
yang akan digunakan sebagai objek hukum bagi masyarakat.
reforma agraria untuk diredistribusi “Nah, faktaya perhutanan sosial
agar tidak menimbulkan masalah ini adalah hutan yang sudah dikelola
baru di bidang lingkungan. Hutan oleh masyarakat. Hanya belum ada
lindung tidak bisa diupayakan legalitasnya. Secara hukum adat, hutan
untuk keperluan lain. ini legal tapi secara hukum positif belum
Keberadaan hutan dianggap legal. Jadi, ini perhutanan
lindung dijaga sosial,” sambung Hermanto.
keberadaannya Terkait dengan tanah objek
sebagai paru- reforma agraria (TORA), Hermanto
paru dunia. mengusulkan, agar hak kelola diberikan
secara kelompok, bukan diberikan
melalui hak miliki. Jadi, ke depan hal ini
bisa diperpanjang. Pada lahan hutan,
sebenarnya masyarakat hanya diberikan
hak kelola, bukan hak milik.
“Dalam TORA, hutan yang sudah
dikelola masyarakat diberi hak kelola
saja, bukan hak miliki. Hak kelola
ini bersifat kelompok. Jadi, yang
Foto: Jayadi/iw ada dalam pandangan presiden soal
distribusi aset bagi masyarakat terkait
Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto

14 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017