Page 12 - MAJALAH 148

LAPORAN UTAMA

Redistribusi Aset Harus Tepat Sasaran

Ketimpangan ekonomi antara si miskin dan si kaya coba dikikis pemerintah dengan redistribusi
aset lewat program reforma agraria. Pertumbuhan ekonomi diharapkan bergerak signifikan
dengan menghidupkan kembali lahan tidak produktif yang di Indonesia masih sangat luas.

arlementaria menemui Anggota ungkap politisi PKS itu, ketimpangan kepemilikan tanah.
Komisi II DPR RI Sutriyono di juga diperlihatkan dari kepemilikan Namun, dia mengingatkan,
Pruang kerjanya beberapa waktu lahan pertanian. Ada petani yang redistribusi aset ini jangan dijadikan
lalu untuk mengomentari program memiliki satu petak tanah, ada yang obral tanah atau bagi-bagi gratis kepada
tersebut. Pemerintah perlu menyiapkan setengah hektare, ada juga yang ribuan masyarakat. Tentu ada pejelasan atas
segalanya agar program ini tidak hektare. Ini harus dibenahi. “Oleh objek tanah dan kriteria masyarakat
sia-sia. Ketimpangan ekonomi jadi karenanya, Menteri Agraria punya yang bisa menerimanya. Jika kedua
faktor utama diluncurkannya program target reforma agraria,” katanya. unsur tersebut tidak terpenuhi, besar
reforma agraria. Fakta ketimpangan kemungkinan program ini akan
menyebutkan, 1% penduduk Indonesia Harus Tepat Sasaran menimbulkan persoalan baru.
mengendalikan 49% sumber daya Program ini, seru Sutriyono, harus Politisi dari dapil Jateng III ini,
Indonesia. jelas dan tepat sasaran, baik tanah mendesak pemerintah tegas dalam
“Tantangan pemerataan ekonomi, yang akan didistribusikan maupun menentukan kriteria masyarakat
itu yang jadi poin penting, kenapa penerimanya. Aset ini juga harus penerima redistribusi aset tersebut.
sampai muncul redistribusi aset ini. memberi manfaat yang besar bagi Ini untuk menghindari konflik
Menurut data, saat ini 1% penduduk pertumbuhan ekonomi Indonesia. agraria. “Kalau konsen saya yang
mengendalikan 49% sumber daya Banyak masyarakat yang sudah penting redistribusi aset tepat sasaran.
Indonesia. Indeks gini rasio Indonesia menempati lahan terlantar, Kemudian lahan yang didistribusikan
pada Maret 2016 itu 0,39. Kalau sudah tapi tak punya legalitas. jelas, bukan yang disengketakan. Siapa
mencapai 0,4 itu sudah lampu Maka, distribusi yang menerima dan apa kriterianya,
merah,” ujar Sutriyono. aset ini sekaligus mesti disepakati. Kita minta pemerintah
Di Indonesia, korporasi bisa memberi legalitas siapkan data itu,” tegas Sutriyono.
menguasai 60% lahan kelapa sawit. bagi masyarakat Masyarakat penerima aset juga
Ini ketimpangan nyata. Apalagi, berupa sertifikat diimbau tidak menyalahgunakan aset

Foto: Jayadi/iw

Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono

12 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017