Page 7 - MAJALAH 148

Lama hingga era reformasi, reforma oleh pemerintah saat ini, tidak bisa
agraria selalu gagal. Padahal, sudah Program reforma dikategorikan sebagai reforma agraria.
sempat terbentuk tim peneliti dan Itu tidak lebih dari kebijakan agraria
pelaksananya. agraria yang saja.
Memang dibutuhkan akurasi dicanangkan “Syarat reforma agraria yang
data atas tanah objek reforma agraria pemerintah sangat genuin itu butuh momentum. Jika
(TORA) dari Sabang sampai Merauke. suatu momentum terlewatkan, maka
Ini penting. Keberhasilan reforma bagus dan perlu dibutuhkan minimal satu genarasi
agraria dimulai dari data yang valid didukung. Banyak untuk mencapai momentum yang
dan akurat. Demikian Wakil Ketua bidang tanah serupa. Nah, ketika Bung Karno jatuh
DPR RI Agus Hermanto menyerukan. pada 1965, tahun itu sebetulnya akan
Sebelum program ini bergulir, Agus yang kelak akan dimulai reforma agraria yang sejati.
mengaku, pernah ikut rapat konsultasi didistribusikan maupun UU Pokok Agraria (UUPA) sudah ada
dengan presiden yang menyoal rencana diredistribusikan sejak tahun 1960. Tapi, reforma agraria
program tersebut. yang genuin dicanangkannya tahun
Politisi Partai Demokrat itu kepada para penerima 1965,” ungkap Wiradi. Studi mendalam
menilai, program reforma agraria yang yang berhak sesuai memang harus dilakukan lebih dulu.
dicanangkan pemerintah sangat bagus kriterianya. Reforma agraria bukan bagi-bagi
dan perlu didukung. Banyak bidang sertifikat. Dan bicara agraria bukan
tanah yang kelak akan didistribusikan sekadar tanah, melainkan ruang
maupun diredistribusikan kepada para angkasa yang ada di atasnya dan
penerima yang berhak sesuai kriterianya. didistribusikan maupun penerimanya. kekayaan alam yang terkandung di
Mereka yang mendapat prioritas adalah Aset tanah yang akan dibagikan harus dalamnya. “Dalam reforma agraria
kelompok tani, masyarakat miskin, pula memberi manfaat yang besar bagi yang sejati, sertifikasi itu belakangan.
pondok pesantren, dan organisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nomor satu justru registrasi dulu
masyarakat non propofit. Namun, redistribusi aset ini jangan untuk melihat struktur penguasaan,
“Program ini sangat bagus. Saya dijadikan obral tanah atau bagi-bagi pemilikan, dan penggunaan tanahnya
sempat dipanggil untuk rapat konsultasi gratis kepada masyarakat. timpang atau tidak. Sekarang malah
antara Presiden dan Pimpinan DPR Sutriyono mengusulkan, program sertifikasi dinomorsatukan,” tegas
soal reforma gararia. Intinya, akan ini diikuti oleh tenaga pendamping, agar peraih Dr. Honoris Causa dari IPB
memberi sertifikat tanah bagi rakyat petanggungjawaban distribusi aset bisa untuk bidang sosiologi pedesaan.
Indonesia yang miskin dengan sesuai dengan tujuan awalnya. Melalui Untuk melakukan reforma agraria,
mengambil tanah negara. Setelah kami tenaga pendamping, masyarakat bisa sambung Wiradi lagi, butuh waktu
keluar dari sana, saya sampaikan, ini diarahkan agar asetnya memberi nilai dan dukungan politik. Organisasinya
sangat bagus dan sedapat mungkin manfaat yang maksimal. Pemerintah harus dibentuk dulu berupa badan
harus didukung. Namun, saya lihat perlu membuat regulasinya, karena otorita reforma agraria yang bersifat
datanya masih kurang akurat,” tujuan awalnya adalah mengikis ad hoc. Badan ini bertanggung jawab
ucap Agus. ketimpangan sosial. Korporasi juga langsung kepada presiden. Dan yang
Hal senada perlu diawasi agar tak ada yang bermain tidak kalah pentingnya, militer juga
disampaikan pula di balik program ini. harus mendukung. Tanpa dukungan
Anggota Komisi Pandangan berbeda disampaikan militer, reforma ini bisa berdarah-
II Sutriyono. pakar agraria dari IPB, Bogor, Gunawan darah. Bila reforma agraria sudah
K at any a, Wiradi. Menurutnya, reforma agraria selesai dijalankan, kantor BPN tinggal
program ini membutuhkan momentum. Sebelum mengelola saja. n(tim laput)
harus jelas dan momentum lahir, harus didahului
tepat sasaran, penelitian bertahun-tahun untuk
baik tanah meregistrasi tanah yang menjadi objek
yang akan reforma agraria. Apa yang dilakukan

| 7
Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 7
Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA