Page 9 - MAJALAH 148
P. 9
Ya, sesuai undang-undang saja. Kekhawatiran itu jadi perhatian
Masalah tanah Kalau belum habis kontraknya, tidak kami. Banyak yang sudah mendapatkan
mungkin digunakan. Kalau sudah sertifikat, tapi tidak dimanfaatkan.
sangat pelik. Nah, habis, apakah bisa diperpanjang atau Pemerintah harus perkuat ekonomi
sekarang barang tidak. Banyak pula lahan industri yang rakyat di perbatasan. Sebetulnya,
yang mau dibagi juga tidak digunakan. Akhirnya, tanah program ini sudah dimulai sejak Pak
nongkrong tidak produktif. Banyak SBY. Saya pernah ke perbatasan di
harus nyata. Jangan wilayah pertambangan yang lahannya Bengkayang, Kalimantan Barat. Jauh
sampai tanahnya terbengkalai. Ini harus dirapikan. Izin- benar bedanya antara kita dengan
masih dikuasai orang izin usaha pertambangan juga perlu Malaysia.
ditinjau kembali. Masyarakat kita malah belanja
lain. Sekali lagi, ini di pasar wilayah Malaysia dengan
program bagus, tapi Kepada siapa prioritas redistibusi menggunakan ringgit. Ini sesuatu yang
perlu didukung data aset harus diberikan? memilukan. Menurut saya, pemerintah
Kriterianya sudah ada. Yang jelas harus menyiapkan daerah penyangga
yang tepat, sehingga adalah rakyat miskin, kelompok yatim ekonomi di perbatasan. Ekonomi
pemerintah mudah piatu, pondok pesantren, organisasi harus diperkuat dan sekolah-sekolah
melaksanakannya. masyarakat non propofit, kelompok harus lengkap. Tanah di perbatasan itu
tani, dan sebagainya. sebagai penjaga perbatasan kita. Kalau
penjaganya hanya patok, kan, itu bisa
Presiden Jokowi telah membagikan berubah. Tapi, kalau yang menjaga itu
sertifikat tanah bagi masyarakat masyarakat, tidak akan berubah.
yang tinggal di perbatasan negara,
seperti NTT dan Kalimantan. Hanya Kementerian Kehutanan menyedia-
aja, aset berupa sertifikat tanah kan 4,1 juta hektare lahan hutan untuk
ini dikahawatirkan dijual kembali program reforma agraria. Banyak kritik
atau digunakan untuk sesuatu yang agar lahan hutan tidak diredistribusi,
tidak produktif. Bagaimana dengan karena sebagai penyangga paru-paru
kekhawatiran ini? dunia. Pandangan Anda?
Redistribusi tidak harus merusak
lingkungan. Bila masyarakat membuka
areal pertanian di hutan, kan, tetap ada
kawasan hijaunya. Kita tetap harus
menjaga lingkungan. Pak Jokowi,
kan, sudah tanda tangan COP 21 di
Paris yang isinya menjaga lingkungan
agar karbon tidak naik dua persen.
Jadi, pembangunan pun harus tetap
berwawasan lingkungan.n (mh,hs)
dari berbagai sumber
Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 9
