Page 13 - MAJALAH 148
P. 13
Pertanggungjawaban berharganya ini. Perlu ada laporan agar tak ada yang bermain di balik
distribusi aset bisa pertanggungjawaban dari masyarakat program ini. harus siap
penerima aset. Bahkan, perlu juga
Masyarakat
sesuai dengan tujuan disediakan tenaga pendamping, mengelolanya dan tidak disewakan
awalnya. Melalui tenaga agar aset yang didistribusikan dapat pada para pengusaha. Sejauh ini,
pendamping, masyarakat bermanfaat dalam mengurangi sambung Sutriyono, program tersebut
masih dalam proses perumusan
ketimpangan ekonomi.
bisa diarahkan agar “Kita ingin pastikan, jangan di pemerintah. Perlu didukung
asetnya memberi nilai sampai ada persoalan. Tanah yang oleh kelembagaan yang kuat, agar
manfaat yang maksimal. dibagikan jelas dan penerimanya juga mendapatkan hasil maksimal. “Ya,
saya setuju untuk tanah objek reforma
jelas. Untuk memastikan lahan yang
Pemerintah perlu dibagikan produktif, itu perlu diatur. agraria perlu dukungan kelembagaan.
membuat regulasinya, Jangan sampai sudah dibagi aset, tiba- Bahkan, sempat dibahas perlunya
karena tujuan awalnya tiba dijual kembali. Ini tak sesuai tujuan gugus tugas reformasi agraria,” jelas
awal,” imbuh Sutriyono.
Sutriyono.
adalah mengikis Sementara menyangkut areal 9,1
ketimpangan sosial. Butuh Pendampingan juta hektare lahan yang akan dijadikan
Sutriyono mengusulkan, program
Korporasi juga perlu ini diikuti oleh tenaga pendamping, agar objek reforma agraria, DPR akan
terus menjalin komunikasi dengan
diawasi agar tak ada petanggungjawaban distribusi aset bisa pemerintah yang saat ini tengah
yang bermain di balik sesuai dengan tujuan awalnya. Melalui menyusun skema program tersebut.
program ini. tenaga pendamping, masyarakat bisa Diharapkan sinergi yang baik antara
diarahkan agar asetnya memberi nilai eksekutif dan legislatif mampu
manfaat yang maksimal. Pemerintah mencapai tujuannya, yaitu mengurangi
perlu membuat regulasinya, karena ketimpangan ekonomi melalui
tujuan awalnya adalah mengikis program redistribusi aset dan reforma
ketimpangan sosial. agraria.n(hs)
Korporasi juga
perlu diawasi
Dari berbagai sumber
Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 13
