Page 15 - MAJALAH 148

dengan perhutanan sosial dan TORA.
Yang dimaksud hutan lindung dan
hutan konservasi tidak terganti. Nah,
cakupan ini harus kita pertahankan,”
jelas Hermanto.
Legialstor dapil Sumatera Barat I
ini, menegaskan bahwa jika program
ini mengabaikan keberadaan hutan
lindung, jutsru akan merusak ekosistem
kehidupan manusia dan makhluk
hidup di lingkungan sekitar hutan.
“Jadi, dalam pandangan saya, inilah
ruang lingkup yang dimaksud dalam
redistribusi aset. Dan ini juga sudah
dikelola oleh masyarakat, tapi belum
dianggap legal,” sambung Hermanto.
Melalui program ini, Hermanto
mengusulkan agar tanah yang
diredistribusi diberikan hak mengelola
dalam waktu tertentu. Setelah itu, Dari berbagai sumber
masyarakat dapat memperpanjang.
Dia juga menjelaskan bahwa
TORA memungkinkan peluang
bisa disertifikasi, tetapi hal itu harus dilakukan dengan baik, maka program “Ada hutan lindung,
dilakukan secara hati-hati. “TORA redistribusi aset dapat berjalan dengan
memungkinkan peluang bisa baik pula. hutan konservasi,
disertifikasi. Tapi ini harus hati-hati, Hermanto berharap, agar program hutan produksi, hutan
karena tidak semua hutan serta merta ini tidak hanya slogan, tetapi mampu kemasyarakatan, dan
bisa disertifikasi. Ada sensitifitas diimplemntasikan secara nyata di
kebutuhan terhadap hutan kita,” ujar masyarakat. “Pemerintah harus lain-lain. Seluruh derajat
Hermanto. menginventarisir, mendata, dan hutan ini ada aturannya
memotret patok-patok batas tanah. masing-masing. Kalau
Batas Hutan Harus Jelas Dari situ, baru program redistribusi
Hermanto menegaskan, program aset bisa berjalan dengan baik. Saya hutan lindung tidak
ini harus diimbangi dengan validitas berharap, program ini tidak hanya bisa diupayakan untuk
data yang akurat mengenai batas- slogan, tapi riil di masyarakat,” keperluan lain, karena
batas hutan. Jika tidak dikelola dengan tegasnya.
baik, maka besar kemungkinan akan Hermanto menyakini bahwa itu dijaga supaya hutan
menimbulkan konflik antarmasyarakat. program ini sangat ditunggu kita menjadi paru-paru
“Pemerintah harus jelas masyarakat, karena akan memberikan dunia”
menetapkan batas hutannya. Banyak kepastian hukum bagi masyarakat
jenis batas hutan tidak dikelola dengan yang akan memanfaatkan hutan, tanpa
baik. Ini bisa menyulut konflik. Konflik merusak kelestarian hutan. Sebagai “Masyarakat butuh kepastian
bisa antar-masyarakat atau konflik anggota Komisi IV, Hermanto meyakini hukum dalam mengelola hutan
antara masyarakat dengan pemerintah,” bahwa banyak titik hutan di Indonesia yang selama ini mereka kerap ragu
ujar Hermanto. Untuk itu, pemerintah yang bisa diambil manfaatnya, tanpa mengambil manfaat dari hutan. Mereka
perlu melakukan inventarisasi dan harus merusak lingkungan, sehingga juga kekhawatiran dikejar oleh aparat,”
memperkuat batas hutan. Jika proses ini program ini patut untuk didukung. tutup Hermanto. n(hs)

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 15