Page 19 - MAJALAH 148

yang mengatur bahwa setiap warga mengeluarkan Peraturan Pemerintah kepemilikan, dan penggunaan sumber-
negara berhak memperoleh tanah 125 Pengganti (Prp) UU No.56 tahun sumber ekonomi yang timpang meliputi
Ha, namun Land reform baru berhasil 1960 tentang Penetapan Luas Tanah tanah, air, tambang, benih, permodalan,
dijalankan pada tahun 234 SM. Pertanian (dikenal sebagai UU Land teknologi, sumber daya manusia, dan
Di Inggris, gerakan pencaplokan Reform ) dan Peraturan Pemerintah pasar. Reforma agraria merupakan land
tanah-tanah pertanian oleh peternak No.224 tahun 1961 Tentang reform yang disertai dengan faktor
biri-biri berlangsung selama ± 5 abad. Pelaksanaan Pembagian Tanah dan penunjang. (Gunawan Wiradi, 2008)
Bahkan, di awal berdirinya Amerika Pemberian Ganti Kerugian. Reforma agraria harus didahului
Serikat melakukan land reform dan Penyusunan UUPA dirancang dengan menata ulang penguasaan dan
para bekas budak yang dimerdekakan sejak tahun 1958 untuk menggantikan pemilikan tanah, yang sering disebut
berhak memperoleh tanah garapan yang UU Kolonial Belanda yang disebut dengan istilah Land Reform. Tujuan
dijamin negara. Sejak Revolusi Perancis Agrarische Wet tahun 1870. Untuk dari menata ulang penguasaan dan
(1789-1799) hampir semua negara di menghasilkan UU Peraturan Dasar pemilikan tanah adalah agar setiap
Eropa melakukan land reform . Setelah Pokok Agraria, lima kali panitia keluarga memiliki tanah tempat
Perang dunia kedua, eforma agraria dibentuk, mulai dari Panitia Yogyakarta tinggal, tempat mencari nafkah
dilakukan di Asia, Afrika, dan Amerika (1948), Panitia Jakarta (1951), Panitia (berdagang, berkebun, beternak, dan
Latin. Dengan bantuan militer, pegawai Suwahjo (1956), Panitia Sunaryo sebagainya), dan jaminan tidak terjadi
negeri, dan dukungan rakyat, Shah (1957), dan terakhir Panitia Sudjarwo pengakumulasian tanah rakyat menjadi
Iran me-reform lahan-lahan golongan pada tahun 1959 yang bekerja sama alat penghisap (komersialisasi tanah),
bangsawan dan yang dikuasai oleh dengan Panitia Ad Hoc DPR dan Tim tetapi tanah haruslah berfungsi sosial.
tuan-tuan tanah di pedesaan. UGM, yang berhasil merumuskan Bung Karno mengatakan bahwa
Di Indonesia, tonggak naskah dasar dari Departemen Agraria. land reform adalah alat revolusi
sejarah reforma agraria Selanjutnya diajukan ke DPR pada untuk menghancurkan feodalisme
dimulai pada tahun tanggal 1 Agustus 1960 dan ditetapkan dan kapitalisme dalam tahap revolusi
1960, setelah pada tanggal 24 September 1960. nasional demokratis. Pidato Presiden
Undang- Terakhir, pasca Indonesia memasuki Soekarno pada tanggal 17 Agustus
era reformasi, ditetapkan Ketetapan 1960, yang berjudul Jalannya Revolusi
MPR Nomor IX tahun 2001 tentang Kita (JAREK), menyatakan bahwa
Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan “Revolusi Indonesia tanpa Land
Sumber Daya Alam untuk memperbaiki Reform adalah sama saja dengan
kesalahan dalam pengeloaan sumber gedung tanpa alas, sama saja dengan
daya alam Indonesia. pohon tanpa batang, sama saja dengan
Secara etimologis, istilah agraria omong besar tanpa isi.” Intinya
berasal dari bahasa latin yaitu “ager” bangsa Indonesia tak akan mampu
yang diartikan sebagai lapangan, mewujudkan kemakmuran rakyat tanpa
pedusunan, sebidang tanah, dan melaksanakan reforma agraria.
wilayah. Dapat ditafsirkan bahwa
agraria bukanlah sekadar tanah saja, tapi Reforma Agraria Jalan Mengatasi
meliputi bumi (yang ada di permukaan Ketimpangan Menuju Kemakmuran
dan di dalam bumi), air, dan kekayaan Bangsa
alam yang ada. Hal ini menunjukkan Presiden Jokowi telah menetapkan
bahwa agraria memiliki arti yang luas tekad melaksanakan reforma agraria
sebagai teritori. Dari berbagai rujukan dalam masa pemerintahannya. Hal
undang dan pengalaman praktik, disimpulkan ini bisa terlihat dalam salah satu poin
Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun bahwa reforma agraria terdiri dari dua Nawacita. Bahkan, pemerintah telah
1960 disahkan parlemen hasil Pemilu suku kata yang memiliki pengertian: mendeklarasikan penyiapan lahan seluas
tahun 1955. Kemudian sebagai aturan “suatu upaya korektif untuk menata 21,7 juta hektare, yakni 12,7 juta hektare
pelaksanaan, Presiden Soekarno ulang struktur penguasaan, susunan lahan melalui Kementerian Lingkungan

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 19