Page 22 - MAJALAH 148

PENGAWASAN

Ironisnya lagi, pengadaan sekolah menyatakan siap melaksanakan
komputer hanya bisa UNBK. Namun perlu ditegaskan, tidak
dilakukan melalui dana ada pemaksaan untuk melakasanakan
Bantuan Operasional UNBK, walaupun anak-anak lebih
Sekolah (BOS), dimana suka kepada UNBK, daripada UNKP,”
dalam setahun hanya kata Esti, baru-baru ini.
bisa mengadakan lima Politisi F-PDI Perjuangan itu
komputer. mengakui, bagi sekolah yang ingin
“Seharusnya khusus melaksanakan UNBK, namun belum
untk komputerisasi, tidak memiliki sarpras yang lengkap, dapat
masuk ke dalam anggaran bergabung dengan sekolah yang sudah
BOS, baik BOS pusat memiliki sarpras UNBK. Namun,
maupun daerah. Unit bukan berarti hal ini tanpa kekurangan.
komputer itu harus merata “Akhirnya UNBK dilaksanakan
Foto: Kresno/iw di seluruh tidak bisa menjadi 2-3 shift. Sehingga untuk shift
Indonesia.
terakhir, sepertinya anak didik sudah
Pengadaan
Anggota Komisi X DPR Ridwan Hisjam di pemda, harus di- terlalu lelah. Idealnya memang untuk
handle pusat. Pengadaan UNBK ini satu shift bersamaan,”
komputer ini harus tandas Esti.
tempat penghasil sumber energi dilaksanakan oleh Kemendikbud,” Terkait minimnya pasokan listrik
batubara, yang seharusnya persoalan tegas politisi asal dapil Jawa Timur itu. dan jaringan internet, Esti pun
mati listrik tersebut tidak perlu terjadi. meminta perlu adanya koordinasi
Nah, pemerataan pembangunan harus Tak Ada Paksaan Selenggarakan antara Kemendikbud dengan instansi
menjadi perhatian serius pemerintah,” UNBK terkait. Misalnya untuk daerah yang
tegas Ridwan. Anggota Komisi X DPR MY Esti belum teraliri listrik, pemerintah bisa
Politisi F-PG itu melihat, solusi Wijayati menegaskan, tak ada paksaan menyediakan pasokan listrik yang
yang bisa diambil untuk mengatasi kepada sekolah untuk menerapkan bersumber dari air, udara, matahari
permasalahan kurangnya pasokan UNBK. Kendati respon anak didik atau sumber lainnya.
listrik, bisa menggunakan panel tenaga lebih suka kepada UNBK, namun “Pembangunan secara merata
surya. Hal ini bisa dilakukan di daerah sekolah tidak bisa memaksakan untuk harus kita prioritaskan. Pemerintah
yang belum terjangkau aliran listrik. melaksanakan UNBK dan menjadikan pusat punya anggaran, sehingga
“Dengan kondisi negara tropis, UNBK sebagai ‘gengsi’ sekolah. perlu ada skala prioritas daerah mana
yang memiliki kadar panas cukup “Kalau tidak mengikuti UNBK, saja yang menjadi prioritas untuk
banyak, hal ini tentu membantu sekali. maka sekolah dianggap tertinggal, maka dibantu. Perencanaan juga harus
Sudah banyak yang menggunakan
panel tenaga surya ini,” imbuh Ridwan. matang. Sehingga
Ridwan meminta pemerintah diharapkan pada tahun
untuk segera menentukan skala 2019, semua sekolah
prioritas terkait permasalahan sudah melaksanakan
sarpras pendidikan di Indonesia. Tak UNBK,” harap
dipungkiri, anggaran masih menjadi politisi asal dapil DI
permasalahan untuk mencapai Yogyakarta itu. n(sf)
target-target pendidikan yang sudah
dicanangkan.
Hal itu pun terkait masih minimnya
jumlah komputer di sekolah-sekolah,
hingga menyebabkan tidak semua Foto: Kresno/iw
sekolah dapat melaksanakan UNBK.
Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati

22 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017