Page 27 - MAJALAH 148

dan dibahas sedemikian rupa lebih berat daripada pelanggaran yang
agar tidak ada yang tumpang lain,” jelasnya.
tindih antara Undang-Undang Jadi tidak bisa disamakan antara
Perkebunan dengan Undang- yang dicantumkan dalam Undang-
Undang khusus tentang kelapa
Undang Perkebunan dengan RUU
Sumber :http://bantenday.com sawit yang baru akan dibuat Perkelapasawitan karena pasti berbeda,
ini,” paparnya.
ucapnya. Oleh karenanya nanti akan
Semua orang boleh saja
disandingkan kemudian dibandingkan
tambahnya,
mengkritik,
sanksi
tentang
besar
kecilnya
yang
menyoroti
yang diatur dalam undang-undang,
hal-hal
juta hektar. Sedangkan 127 komoditi terutama dari LSM yang tersebut. Hampir semua kebijakan
lain seperti coklat, kopi, dan lainnya seolah-olah terjadi kepincangan implementasinya belum ada yang
memang termasuk yang diatur dalam antara perkebunan besar. “Investasi sampai 100 persen. Termasuk juga
Undang-Undang Nomor 39 Tahun skala besar memang harus diantisipasi Undang-Undang Perkebunan pada
2014 tentang perkebunan. jangan sampai hanya menguntungkan implementasinya masih ada yang belum
“Dari potensi lahan yang kita mereka saja. Padahal kalau mau dilihat tuntas. Artinya masih ada pekerjaan
miliki, ternyata masih mencukupi lebih jauh, sebetulnya perkebunan rumah yang harus diselesaikan dengan
untuk dikembangkan lagi sektor rakyat yang ada sekita 4,5 juta hektar panduan dan tuntunan dari undang-
perkelapasawitan kita. Saat ini hampir itu malah akan terselamatkan dengan undang yang sudah ada.
seluruh masyarakat di semua daerah adanya undang-undang ini,” tegas “Undang-undang tentang
merasa semakin bergairah, seperti Sulaeman. perkelapasawitan yang baru itu
di Kalimantan, Sumatera, bahkan ia juga menyampaikan bahwa sesungguhnya dianggap penting dan
di Papua sekarang juga sudah ada secara khusus ingin lebih mempertajam mendesak, karena kita melihat banyak
perkebunan-perkebunan besar yang mengenai masalah perkelapasawitan pelanggaran yang dilakukan oleh para
telah masuk di sana. Saat ini sudah dalam satu undang-undang, agar tidak pengusaha besar, dan itulah yang akan
cukup banyak perusahaan yang ada tumpang tindih (overlapping) di tertibkan. Membuka lahan yang
menginvestasikan modalnya di sana. antara pasal-pasal dalam Undang- tidak sesuai dengan ketentuan yang ada
Tentu dengan penambahan luas Undang Perkebunan dengan RUU juga menjadi bagian dari yang harus
areal itu akan membuat penambahan Perkelapasawitan. Undang-Undang ditertibkan,” tandas Sulaeman.
produksi dari tahun ke tahun. Sawit Perkebunan sendiri memang belum Terhadap proses harmonisasi RUU
sudah tidak bisa dibendung lagi, dan mengatur secara khusus mengenai Perkelapasawitan yang sedang dibahas
tetap menjadi komoditas unggulan perkelapasawitan didalamnya. di Baleg, dirinya mengakui bahwa saat
untuk negara kita.” kata Sulaeman. Sulaeman menekankan bahwa ini masih berkutat pada draft yang
Terkait tanggapan beberapa pihak RUU Perkelapasawitan memang sudah ada, dengan menghadirkan beberapa
yang menyatakan bahwa hampir sangat diperlukan kehadirannya. Ia pakar. “Kita semakin mengetahui
sebahagian besar isi dalam RUU menepis anggapan yang mengatakan tentang apa yang akan kita buat untuk
Perkelapasawitan tersebut sudah bahwa sanksi yang ada dalam RUU menjadi muatan Undang-Undang
ada diatur dalam Undang-Undang Perkelapasawitan lebih ringan dari Perkelapasawitan, sesungguhnya
Perkebunan, Sulaeman mengatakan yang telah ditetapkan dalam Undang- idealnya seperti apa. Tetapi draftnya
bahwa nanti keduanya akan Undang Perkebunan. “Hal itu tidak secara keseluruhan sudah ada, dan para
disandingkan. benar, sebab berat ringannya sanksi pakar juga sudah memberi masukan.
“Secara spesifik Undang-Undang itu pasti dilihat dari porsi pelanggaran Kemudian akan dipertajam lagi setelah
Perkelapasawitan itu memiiliki hal yang yang dilakukan. Bila ada kawasan masuk Masa Sidang ke V Tahun Sidang
khusus. Kalau ditarik benang merahnya, hutan yang dilanggar, dan arealnya 2016-2017 ini. Sawit diharapkan
dari 127 komoditas yang diatur dalam digunakan sebagai perkebunan sawit dapat tetap menjadi primadona dan
Undang-Undang nomor 39 tahun dengan alasan milik masyarakat, tentu bisa dikembangkan oleh masyarakat
2014 itu, masalah sawit belum dirinci hal inilah yang sama sekali tidak dapat banyak.n (dep)
sama sekali. Oleh sebab itu akan diatur dibenarkan, dan sanksinya pasti akan

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 27