Page 26 - MAJALAH 148

[ LEGISLASI ]

Kehadiran UU Perkelapasawitan

Sangat Penting dan Mendesak

RUU Perkelapasawitan menjadi salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas 2017. Saat ini,
RUU tersebut masih dibahas di Badan Legislasi DPR RI (Baleg), dan rencananya akan sele-
sai tahun 2017. Kehadiran Undang-Undang Perkelapasawitan nantinya diharapkan dapat
menjadi payung hukum untuk memudahkan masalah legalitas lahan dan mengembalikan
pendapatan negara sebagaimana yang sudah seharusnya.

nggota Komisi IV sekaligus persawitan dalam negeri, lanjutnya, semakin bertambah dan terbilang
Anggota Baleg Sulaeman banyak tudingan dari negara-negara sangat cepat. Dari data tahun 2015
AL. Hamzah mengatakan, Eropa yang menginginkan supaya luas areal yang tercatat sekitar 11,3 juta
Undang-Undang Perkelapasawitan kelapa sawit Indonesia bisa tersingkir. hektar. Kemudian berkembang lagi dan
bisa menjadi payung hukum dan jalan “Tetapi dari kajian yang mendalam sekarang ini belum terdata lagi sudah
keluar bagi masalah perkebunan illegal. tentang kelapa sawit sebagaimana seberapa jauh. “Setidak-tidaknya dari
Alasan pembuatan Undang-Undang yang dituduhkan parlemen Eropa, 11,3 juta hektar itu, ada 0,7 juta hektar
Perkelapasawitan bukan hanya untuk rasanya hal itu tidak mungkin. Sebab menjadi kebun milik negara. Sementara
memajukan industri sawit nasional, kalau dibilang menyerap tenaga kerja yang menjadi milik swasta 6,1 juta
tetapi juga memperbaiki kehidupan dibawah umur, maka sebenarnya hal hektar dan kebun rakyat 4,5 juta hektar.
sosial-ekonomi masyarakat, terutama itu tidak ada. Begitu pula dengan lantas kemana keberadaan kebun
kesejahteraan petani sawit. Semangat tuduhan lainnya, seperti merusak hutan rakyat tersebut?. Hal itulah sekarang ini
membangun undang-undang ini dan sebagainya juga memang tidak mengemuka dan menjadi alasan kuat
adalah menjamin kesejahteraan terbukti,” tandas politisi F-Nasdem itu. untuk kita membuat undang-undang
petani, meningkatkan devisa negara Menurutnya, ini hanyalah khusus perkelapasawitan.” ujarnya.
dan perekonomian nasional, serta alasan yang dibuat-buat. Sulaeman Lahan yang dimiliki Indonesia
memprioritaskan penanaman modal menjelaskan, perkembangan kelapa masih sangat luas, terangnya, dari 189
nasional. sawit di Indonesia dari waktu ke waktu juta hektar, sawit baru menyerap 11,3
“Undang-Undang Perkelapasawit-
an ini tidak diatur secara detail
didalam UU Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan. Oleh karena
itu, berdasarkan saran dan masukan
yang ada meminta supaya masalah
perkelapasawitan itu dibuatkan
undang-undang tersendiri. Saat
ini memang sudah masuk ke data
pembahasan yang semakin fokus, dan
diharapkan undang-undang ini dapat
menjadi pedoman khususnya tentang
perkelapasawitan,” ucap Sulaeman.
Sebagai negara penghasil sawit
terbesar di dunia, Indonesia seringkali
mendapat serangan tuduhan yang tidak Foto: Runi/iw
berdasar guna melemahkan sektor
Anggota Baleg DPR RI, Sulaeman L. Hamzah

26 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017