Page 41 - MAJALAH 148

konsumen, sehingga kalau harga harga pembelian pemerintah (HPP) tersebarnya hama pada hewan maupun
beras rata-rata medium/premium terhadap penyerapan dan situasi organisme pengganggu tumbuhan
di atas harga yang sudah ditetapkan panen saat ini. Terkait pengelolaan, dia yang dapat berdampak buruk terhadap
pemerintah, maka Bulog wajib menyakini Bulog memiliki kekuatan hasil pertanian dan peternakan,” tegas
melakukan operasi pasar atau dengan manajemen yang bagus. Bahkan kualitas Titiek di Balai Karantina Pertanian
cara menekan harga agar kembali beras Bulog semakin lama makin baik Balikpapan, beberapa waktu lalu.
kepada harga yang normal,” ungkap meskipun di beberapa daerah yang Titiek menjelaskan, kedatangan
Politisi Demokrat tersebut. harus mendapat perhatian khusus Komisi IV DPR ke Provinsi Kaltim
Pangan adalah hak asasi manusia, karena berasnya kurang baik. salah satunya bertujuan adalah untuk
lanjutnya, untuk itu negara wajib “Bulog siap menarik kembali beras melihat secara langsung sarana dan
memenuhi dan menyediakannya secara yang kualitasnya kurang baik itu dan prasarana yang ada di Balai Karantina
terjangkau. Herman mengatakan, menggantinya dengan yang bagus. Pertanian Balikpapan.
kedatangannya bersama rombongan Untuk penyaluran ke depan dipastikan “Kunjungan ini mempunyai arti
berkaitan dengan penetapan besaran kualitasnya akan lebih baik,” ujar yang sangat penting jika dikaitkan
beras keluarga sejahtera (Rastra) untuk Herman. dengan revisi UU No.16 Tahun 1992
rumah tangga sasaran. tentang Karantina Hewan, Ikan, dan
“Tentu ini menjadi situasi yang Sambangi Balai Karantina Pertanian Tumbuhan, yang saat ini sedang dibahas
perlu terkonsolidasi dengan baik, Balikpapan Komisi IV bersama pemerintah pusat.
karena setelah penetapan terhadap Selain ke Provinsi Sumut dan Dan salah satu yang diatur dalam
besaran rastra yang disalurkan, kami Jateng, Komisi IV DPR RI juga pembahasan tersebut adalah mengenai
juga ingin mendapatkan informasi dari menurunkan Tim Kunkernya ke perlunya penguatan lembaga karantina
Kabupaten Banyumas terutama dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). nasional yang terpadu, modern, kuat,
Pak Bupati,” katanya. Tim Kunker Komisi IV ke Provinsi efisien, serta bertanggungjawab,”
Ia mengakui, jika penyaluran Kaltim dipimpin Wakil Ketua Komisi ucapnya.
Rastra terhambat, bahkan pada bulan IV Titiek Hediati Soeharto. Titiek Selama berada di Provinsi
keempat (April) data baru turun dari beserta tim melakukan peninjauan ke Kalimantan Timur, Tim Kunker
Kementerian Sosial. Menurut dia, hal Balai Karantina Pertanian yang menjadi Komisi IV DPR RI juga menyambangi
itu menghambat penyaluran Rastra garda terdepan dalam melindungi Instalasi Karantina Hewan (IKH)
kepada hampir 14 juta penerima. sumber daya hayati asli Indonesia dari dan Hutan Lindung Manggar di
Selain itu juga ada rencana penyaluran aksi pencurian atau kegiatan-kegiatan Km. 13 Balikpapan, Gudang Pupuk
kartu pangan non tunai. Bahkan ada yang merusak lainnya. Kaltim, Gudang Bulog Divre Kaltim.
kemungkinan untuk penyaluran Rastra “Balai karantina hewan dan Rombongan Komisi IV DPR juga
akan dikurangi menjadi 10 juta (RTS) tumbuhan mempunyai fungsi yang melakukan kegiatan pelepasan kepiting
dan secara bertahap dikurangi hanya sangat strategis untuk mencegah di Mangrove Center.n(rnm/andri/dep).
untuk empat juta rumah tangga sasaran.
“Komisi IV sebetulnya agak ragu
dengan penyaluran kartu pangan
non tunai karena dengan berbagai
infrastruktur baru tidak mungkin lebih
efisien dengan penyaluran Raskin atau
Rastra yang saat ini disalurkan melalui
struktur jenjang pemerintahan yang
ada,” katanya.
Dengan kompleksitas yang begitu
tinggi, kata dia, menjadi tantangan
tersendiri bagi pemegang kartu pangan
non tunai. Pihaknya juga ingin berdiskusi Foto: Dep/iw
dengan para mitra kerja Bulog terkait
Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mengunjungi Balai Karantina Pertanian di Kaltim

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 41