Page 46 - MAJALAH 148

KUNKER

PKH Percepat Perbaikan Ekonomi Keluarga

Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) diharapkan mampu
melakukan percepatan perbaikan ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat di Provinsi
Sulawesi Barat (Sulbar) yang baru 12 tahun berdiri.

al tersebut
diungkapkan
HKetua Tim Kunker
Komisi VIII DPR RI ke
Provinsi Sulbar Abdul Malik
Haramain saat melakukan
peninjauan lapangan objek
Kemensos ke Penerima
Manfaat PKH didampingi
Kepala Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Barat di Lapangan
Ahuni, Kelurahan Bebanga,
Kecamatan Kalukku,
Kabupaten Mamuju, Sulawesi
Barat, Selasa (2/5/2017).
Sebagai provinsi baru Foto: Odjie/iw
hasil pemekaran tahun
2005 silam, PKH di Sulbar,
menurut Wakil Ketua Komisi
VIII DPR dari fraksi PKB ini, masih mitra kerja antara lain Kemensos. Menanggapi hal tersebut, Wakil
memerlukan proses adaptasi dalam Kunjungan Kerja ini adalah bagian Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul
upaya ikut memacu pertumbuhan dari tugas pengawasan yang dilakukan Malik Haramain akan meneruskan
ekonomi melalui pemberdayaan Komisi VIII untuk memastikan hal tersebut kepada komisi terkait
keluarga harapan. program kementerian berjalan sesuai yang lebih kompeten dalam hal
“Secara umum kunjungan kerja rencana dengan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur sungai.
Komisi VIII DPR ini untuk mengetahui yang memadai. “Masalah anggaran normalisasi
kondisi faktual pembangunan di sungai sebenarnya menjadi wilayah
bidang agama, sosial, pemberdayaan Mamuju Tengah Butuh 70 Miliar kerja (domain) Komisi V DPR dengan
perempuan, perlindungan anak, Untuk Normalisasi Sungai Karama Kementerian PUPR, kami dari Komisi
penanggulangan bencana, dan Dibutuhkan anggaran sekitar VIII DPR bermitra dengan BNPB
pengelolaan zakat, maupun dengan Rp 70 miliar untuk normalisasi fokus pada anggaran penanggulangan
lembaga-lembaga kemasyarakatan atau sungai Karama di Mamuju Tengah bencana,” jelas politisi muda PKB ini.
pemangku kepentingan (stakeholders) (Mateng), kebutuhan ini terungkap Oleh karenanya Malik justru
yang berkaitan dengan keseluruhan saat Wakil Ketua Komisi VIII DPR menegaskan pentingnya peran
bidang tersebut, seperti pimpinan RI Abdul Malik Haramain melakukan masyarakat dalam mengurangi dampak
agama, LSM, kelompok penyandang peninjauan lapangan objek Badan bencana alam. Apalagi jika bencana
disabilitas, lembaga sosial, dan lainnya,” Penanggulangan Bencana Daerah tersebut sifatnya siklus tahunan
terang Malik Haramain. (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat ke seperti banjir akibat luapan air sungai,
Politisi FPKB Dapil Jatim II ini juga Desa Tangguh Bencana Desa Pangale sehingga kesiap-siagaan masyarakat
menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR Kecamatan Pangale Kabupaten harus terus ditingkatkan.
berperan membahas alokasi anggaran Mateng, Selasa (2/5/2017).

46 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017