Page 50 - MAJALAH 148

KUNKER

Sistem Informasi Pajak Masih Bermasalah di Bali

Komisi XI DPR RI, saat Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 lalu
menurunkan 3 (tiga) tim Kunjungan Kerjanya ke Provinsi Bali, Sumatera Barat (Sumbar)
dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Foto: Rizka/iw

Suasana rapat Tim Kunker Komisi XI DPR di Kantor Bea Cukai Ngurah Rai

i Provinsi Bali, Tim Kunker kinerja khusus urusan ini, bagaimana endorse, memfasilitasi, mengawasi,
Komisi yang dipimpin jembatan yang mengintegrasikan data dan menginisiasi bagaimana industri
DWakil Ketua Komisi XI antar-pemerintah bisa terbangun. Kita UMKM bisa tumbuh dengan sehat,”
Muhammad Prakosa menyoroti sistem lihat, seperti apa solusinya,” ucap Eva ujarnya.
informasi perpajakan yang terintegrasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
ke semua instasi pemerintah dan stake Bea dan Cukai, Ngurah Rai, Bali, Sistem informasi
holder lainnya masih bermasalah. beberapa waktu lalu. perpajakan yang
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pada bagian lain, anggota Komisi XI terintegrasi ke semua
ternyata tidak bisa mengakses data DPR RI dari PKB Fathan mengapresiasi
pajak. Ini menghambat kinerja DJP. kinerja Bea dan Cukai khususnya instasi pemerintah dan
Anggota Komisi XI DPR RI Eva pada praktik Industrial Assistance stake holder lainnya
Kusuma Sundari mengungkapkan yang menumbuhkan klaster-klaster masih bermasalah.
bahwa ini adalah hal yang terus berulang baru UMKM. “Bea dan Cukai di sini Direktorat Jenderal Pajak
setiap tahun dan menjadi hambatan tidak sekedar menuntut penerimaan-
struktural. Politisi PDI Perjuangan itu, penerimaan tapi juga turut membina (DJP) ternyata tidak bisa
mempertanyakan sikap pemerintah industri, menjaga agar tumbuh klaster- mengakses data pajak.
soal ini. “Menurut saya problem klaster UMKM baru yang diharapkan Ini menghambat kinerja
ini tidak sepantasnya ada. Mungkin mampu menggenjot penerimaan DJP
Komisi XI bisa minta BPK untuk audit negara. Bea Cukai membantu meng-

50 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017