Page 55 - MAJALAH 148

dalam sebuah instansi yang memiliki sebagainya dalam tata urutan Penambahan Kesepakatan
beberapa bagian, dimana staf salah satu perundangan kita bukan merupakan Sebagaimana diketahui, Rabu
bagian diketahui melakukan sebuah sumber hukum. Itu bisa dilihat dari Pasal (29/3) lalu KPK, Polri, dan Kejaksaan
kesalahan, maka bagian tersebut harus 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun Agung memperbarui nota kesepahaman
meminta ijin pimpinan bagian lain untuk 2011 tentang Pembentukan Peraturan bersama mengenai penegakan hukum
memeriksa anggota atau stafnya. Perundangan,” jelas Arsul. dalam tindak pidana korupsi. Ada 15
Jika MoU tersebut bertentangan pasal yang tercantum dalam nota tersebut.
Bisa Berpotensi Melemahkan Satu dengan peraturan terkait yang lebih Diantaranya penambahan kesepakatan
Sama Lain tinggi seperti undang-undang, lanjutnya, soal Surat Pemberitahuan Dimulainya
Berbeda dengan Erma, anggota sehingga dapat menimbulkan dugaan Penyidikan (SPDP) berbasis elektronik.
Komisi III lainnya seperti Arsul Sani tindak pidana, maka MoU itu jelas Selama ini, SPDP dikirim secara manual
malah menilai sebaliknya. Ia mengatakan melanggar hukum. dan bisa menghabiskan waktu lebih lama.
jika berbicara potensi, maka MoU antara Sementara itu politisi PDI Selain itu, dalam MoU ini juga ada
Polri, Kejakgung dan KPK bisa saja Perjuangan yang juga anggota upaya pencegahan yang dilakukan secara
berpotensi melemahkan satu sama lain Komisi III DPR RI Junimart Girsang sinergis, yaitu pelaporan harta kekayaan
lembaga tersebut. Misalnya terkait salah mengatakan nota kesepahaman tersebut penyelenggara negara dan pengendalian
satu klausul “pemberitahuan” tadi. Ada tidak mencerminkan “sifat” asli KPK. gratifikasi. Serta adanya kesepakatan
kemungkinan dalam pelaksanaannya Ia mencurigai penyusunan MoU itu mengenai bantuan yang bisa saling
menimbulkan hilangnya kesempatan merupakan upaya saling melindungi diberikan antar ketiga lembaga penegak
peluang bagi satu lembaga hukum untuk antar ketiga lembaga tersebut. hukum tersebut.
memperoleh alat bukti dari lembaga “Saya dan teman di Komisi III curiga Dalam Mou tersebut juga mengatur
hukum lainnya. Maka hal tersebut jelas ada MoU ini. Kok kucuk-kucuk ada soal pemeriksaan anggota dari salah
melanggar hukum. ini. Yang saya tangkap dalam MoU itu satu penegak hukum oleh lembaga
Pada dasarnya, Politisi dari Fraksi PPP upaya untuk saling melindungi. Selama penegak hukum lain. Mereka sepakat
ini mengatakan bahwa penandatanganan ini KPK menggeledah tak perlu izin atau adanya pemberitahuan kepada pimpinan
MoU itu tidak boleh mereduksi, memberitahu pimpinan lembaga lainnya personel yang diperiksa sebagai saksi dan
mengurangi atau bahkan melanggar segala macam tapi kenapa sekarang adanya pendampingan hukum. Padahal,
aturan penegakkan hukum yang jelas- muncul MoU ini,” ujarnya. dalam undang-undang diatur bahwa
jelas diatur dalam undang-undang. Mengamati tentang pro dan kontra pemeriksaan saksi tidak boleh didampingi
“MoU, surat edaran dan lain terkait MoU ketiga lembaga penegak oleh penasihat hukum. Belum lagi
hukum tersebut, Wakil Ketua Komisi III kesepakatan soal penggeledahan personel
DPR RI Desmond J. Mahesa mengatakan penegak hukum yang diduga terkait
bahwa MoU tersebut merupakan sebuah kasus hukum. Pimpinan personel itu juga
sinyal kekosongan hukum soal koordinasi harus diberitahu soal penggeledahan.
antar lembaga penegak hukum. Didalam salah satu pasalnya juga
“Berarti belum ada aturannya mencantumkan, bahwa Polri selaku pihak
kalau ada MoU seperti itu. Kami akan ketiga memberikan bantuan pengamanan
pelajari dan tentunya kami akan bikin personel dan perlengkapannya atas
undang-undangnya agar tidak ada MoU. permintaan KPK maupun Kejaksaan.
Karena MoU kan tidak punya kekuatan Selain itu ketiga lembaga hukum tersebut
hukum yang baik. Tidak hanya itu MoU juga bisa saling meminta dan memberikan
sangat lemah dan multitafsir, sedangkan informasi terkait pelaksanaan tugas
undang-undang akan mengatur secara masing-masing. Ketiga lembaga tersebut
Foto: Arief/iw tegas dan jelas,” ungkap Desmond. Oleh juga bisa menentukan data yang bersifat
rahasia dalam nota kesepahaman itu.
karena itu ia mengatakan bahwa wacana
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani tersebut akan menjadi bahan masukan Data yang disimpan oleh ketiga lembaga
untuk memperbaiki diri. tersebut tidak boleh disebarkan ke pihak
lain.n (ayu)

| 55
Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 55
Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA