Page 53 - MAJALAH 148
P. 53
Per wakilan akan membantu agar proses itu berjalan
Rakyat, baik sesuai aturan yang ada,” jelasnya.
sebagai orang- Meski tidak dipublikasikan, namun
perseorangan dia menjamin proses hukum bisa
m au pu n berjalan dengan lancar dan sesuai
s e bag ai dengan SOP. Hal ini semata-mata
kelembagaan. demi menjaga nama baik Anggota
Adapun yang Dewan yang belum terbukti melakukan
diatur dalam pelanggaran. Dalam hal ini MKD
MKD adalah bertugas menjaga harkat dan martabat
soal etika. Anggota Dewan.
“P e rlu Anggota dewan dari dapil Sumatera
dipahami oleh Utara ini memaparkan, tugas MKD ada
masyarakat, dua, pertama adalah pencegahan, yang
pelanggaran kedua penindakan. Dia melanjutkan,
etika itu kalau penindakan maka sudah masuk
belum tentu dalam proses persidangan dalam
pelanggaran MKD, sementara dalam pencegahan
h ukum, dilakukan sosialisasi. “Apalagi
semen ta r a yang bisa MKD lakukan kecuali
pe lang g aran mensosialisasikan aturan-aturan yang
hukum itu pasti pelanggaran etika”, ada di MKD kemudian memberikan
tegas politisi Gerindra ini. imbauan-imbauan agar anggota DPR
MKD memiliki Romo, demikian sapaan akrabnya, tidak melakukan pelanggaran etika,”
Standar Oprasional juga menegaskan bahwa MKD ujarnya.
memiliki Standar Oprasional Prosedur
Ia mengungkapkan, bahwa MKD
Prosedur (SOP) (SOP) dalam menjalankan aturan juga bertugas menyampaikan kepada
dalam menjalankan penegakan hukum. Hal lain yang kepada fraksi-farksi di DPR tentang
aturan penegakan ditandaskannya adalah masalah yang absensi kehadiran Anggota Dewan
masih dalam dugaan pelanggaran
di paripurna, rapat di AKD ataupun
hukum. Hal lain hukum pada anggota dewan sebaiknya rapat di pansus. “Ini kan juga upaya-
yang ditandaskannya tidak perlu diumbar di media, karena upaya yang kita lakukan agar mereka
adalah masalah yang jika dugaan tidak terbukti nama baik bisa mematuhi. Selain itu kita anggota
DPR, tidak boleh bangga dengan
anggota yang sudah tercemar sulit
masih dalam dugaan dipulihkan. produk-produk luar negeri, tidak boleh
pelanggaran hukum “Kita inginkan bahwa proses ke dugem. Itu sudah diatur, itu kita
pada anggota dewan hukum terhadap Anggota DPR sosialisasikan,” ungkap Romo.
Ia menjelaskan ada tiga pelanggaran
itu harus benar-benar sesuai SOP,
sebaiknya tidak perlu jangan kemudian masih dalam yang ditetapkan oleh MKD, ringan,
diumbar di media, dugaan melakukan pelanggaran sudah sedang, dan berat. Pelanggaran ringan
karena jika dugaan ‘difestifalisasi’ di media. Nah itu kan konsekuensinya dinasihati, pelanggaran
tidak terbukti nama menghilangkan marwah, harkat dan sedang dipindahkan dari komisi atau
martabat anggota DPR. Karena itu,
diturunkan jabatan, dan jika melakukan
baik anggota yang kita bersosialisasi kepada seluruh pelanggaran berat ada dua hukuman,
sudah tercemar sulit aparat penegak hukum tanah air, bisa diskrors minimal tiga bulan tapi
bisa juga diberhentikan sesuai dengan
apabila ada kasus pelanggaran hukum
dipulihkan. yang dilakukan Anggota DPR RI itu fakta-fakta yang ditemui MKD. n (eko)
langsung dilaporkan ke MKD. Kami
Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 53
