Page 48 - MAJALAH 148

KUNKER

Sarpras Pendidikan Indonesia Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra
Dalam kesempatan yang sama, Wakil

(F-Gerindra) juga turut menyayangkan
Masih Minim kondisi pendidikan di Kubu Raya.
Masih banyak yang dibutuhkan dari
Panitia Kerja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan segi sarana dan prasarana pendidikan.
Menengah (Panja Sarpras Dikdasmen) telah diselesaikan Hal ini bukan hanya membutuhkan
Komisi X DPR, dan menghasilkan sejumlah rekomendasi. perhatian pemerintah provinsi, tapi
Rekomendasi disusun dari hasil serap aspirasi, maupun pen- juga pemerintah pusat.
gamatan dan peninjauan kondisi di lapangan. Bahkan dari “Komisi X DPR melihat hal ini
setiap kunjungan kerja yang dilakukan Komisi X telah mem- yang nanti akan kita perjuangkan
kepada Kementerian Pendidikan dan
buktikan bahwa banyak sarpras pendidikan Tanah Air yang Kebudayaan. Semestinya, pendidikan
tidak layak.
kedepan ini terus menerus ada
omisi X DPR menerjun- pertemuan dengan Wakil Bupati Kubu peningkatan. Tapi saya yakin, bahwa
kan tiga tim Kunjungan Raya beserta jajaran di Kantor Bupati ini semua membutuhkan proses dan
KKerja pada Reses Masa Kubu Raya, Kalbar. koordinasi,” harap politisi asal dapil
Persidangan IV Tahun Sidang 2016- Politisi F-PKS itu mengakui, Jambi itu.
2017 guna menjalankan fungsi kemampuan fiskal daerah yang juga Sementara itu, Wakil Bupati
pengawasan, awal Mei lalu. Kunjungan minim, turut mempengaruhi kondisi Kabupaten Kubu Raya, Hermanus
ke Provinsi Kalimantan Barat dipimpin sarpras pendidikan. Sehingga, bantuan menjelaskan, dari 220 SMP yang
Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri dari Pusat pun sangat dibutuhkan oleh melaksanakan UN di daerahnya,
Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR daerah. hanya dua sekolah yang melaksanakan
Ferdiansyah memimpin UNBK. Sisanya masih
tim ke Sumatera menerapkan Ujian
Selatan, dan tim ke Nasional Kertas dan
Nusa Tenggara Barat Pensil (UNKP). Dua
dipimpin Ketua Komisi sekolah itu pun swasta,
X Teuku Riefky Harsya. yakni SMP Tunas Bangsa
Di Kalbar, dan SMP Taruna.
Fikri bersama tim “Permasalahannya
menemukan per- masih lambatnya
masalahan mengenai Prosedur Operasional
sarana prasarana guna Standar (POS) Ujian
menghadapi Ujian Nasional, dan termasuk
Nasional (UN) tingkat masih minimnya
Sekolah Menengah siswa yang mampu
Pertama (SMP). Dari meng oper asikan
220 SMP di Kabupaten komputer. Ini kendala kita
Kubu Raya, Kalbar yang melaksanakan “Saya kira fiskal daerah terbatas. ketika akan melaksanakan UNBK,”
UN, hanya dua sekolah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) jelas Hermanus.
melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kabupaten dan Kota di bawah 10
Komputer (UNBK). persen dari APBD mereka. DAU Optimis Venue Asian Games
“Ini gambaran bahwa infrastruktur maupun DAK yang dimiliki Kabupaten Rampung Tepat Waktu
dan sarana prasarana masih minim. dan Kota itu sebagian besar dari pusat. Sementara dalam kunjungan ke
Sehingga sekolah untuk melaksanakan Ini harus cermat betul, dan kementerian Sumsel, Komisi X optimis semua
UNBK, masih sangat sedikit. Saya kira terkait harus terlibat langsung,” dorong venue untuk Asian Games 2018 bisa
ini perlu perhatian,” tegas Fikri, usai politisi asal dapil Jawa Tengah itu. dirampungkan tepat waktu. Palembang

48 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017