Page 54 - MAJALAH 148

SOROTAN

Pro - Kontra MoU

Polri, Kejagung

dan KPK

Di penghujung bulan Maret 2017 lalu, tiga lembaga penegak
hukum, Polri, Kejaksaan dan KPK memperbaharui nota
kesepahaman antar ketiganya. Khususnya yang terkait
penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. MoU
(memorandum of Understanding) yang sejatinya sudah
berakhir pada 2016 silam ini sempat menimbulkan pro dan
kontra dari berbagai pihak, tak terkecuali dari DPR RI.

Sebuah Langkah Positif Erma mencontohkan kasus BLBI
Anggota Komisi III DPR RI Erma (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia) yang
Suryani Ranik misalnya termasuk salah menyeret nama mantan Ketua BPPN
satu pihak yang melihat MoU tersebut (badan penyehatan perbankan nasional)
sebagai sebuah langkah positif yang telah Syarifudin Tumenggung. Ketika kasus
dilakukan ketiga mitra kerjanya tersebut. tersebut ditangani kejaksaan jelas
Ia menilai ada sebuah niat yang baik dari dinyatakan bahwa kasus tersebut tidak
ketiga lembaga penegak hukum tersebut termasuk tipikor. Namun ketika KPK
untuk bersinergi dalam pemberantasan masuk dan menangani kasus tersebut
korupsi. malah sebaliknya. KPK menyatakan ada
Pasalnya dalam salah satu pasal sebuah tipikor dalam kasus BLBI.
tercantum sebuah kesepakatan perihal Bahkan menurut Politisi dari Fraksi Foto: Arief/iw
Surat Pemberitahuan Dimulainya Partai Demokrat ini, MoU tersebut juga
Penyidikan (SPDP) berbasis elektronik bisa saling memacu kinerja satu sama Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik
atau online. Hal ini akan memudahkan lain antar lembaga dalam pemberantasan
pencarian informasi dan data terkait tindak pidana korupsi. Pasalnya, tidak dari mitra kerjanya khususnya dalam
penanganan tipikor di seluruh Indonesia. dapat dipungkiri selama ini masyarakat penanganan tipikor di daerah-daerah.
“Saya melihat ini langkah positif kerap menganggap KPK menjadi Adanya sebuah klausul dalam MoU
dari ketiga lembaga tersebut. Akan ada lembaga teratas dalam pemberantasan tersebut yang mewajibkan lembaga
semacam e-Filling untuk setiap kasus tipikor. Sementara Polri dan kejaksaan penegak hukum untuk memberitahu
tipikor (tindak pidana korupsi) yang berada dibelakangnya. pimpinan dari personil lembaga penegak
tengah disidik teman-teman di Kejaksaan, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat hukum lainnya yang akan diperiksa
Kepolisian dan KPK. Sehingga setiap ini juga berharap agar pelaksanaan MoU dalam kasus Tipikor. Untuk hal tersebut
terduga atau tersangka, ataupun saksi itu bisa dilaksanakan di setiap daerah. Erma meyakini bukan sebuah bentuk
bisa melacak sejauh mana proses hukum Dengan demikian bisa memantau “keistimewaan”. Pemberitahuan tersebut
yang sudah dilaluinya,” ujar Erma. bagaimana perkembangan kinerja merupakan hal yang wajar, sebagaimana

54 |
54 | PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017PARLEMENTARIA n Edisi : 148 TH. XLVII 2017