Page 2 - MAJALAH 69

ASPIRASI

sulan P
sulan Peraturan Pemerintah No.19
U U U U Usulan Psulan Peraeraturan Pturan Pemerintah Nemerintah Noo.19.19 pembahasan dan penyempurnaan RUU tanah pelapor yang telah dikuasai oleh pihak
sulan Peraeraturan Pturan Pemerintah Nemerintah Noo.19.19
ahun 2003 menjadi UU
ahun 2003 menjadi UU
ahun 2003 menjadi UU
T T T T Tahun 2003 menjadi UUahun 2003 menjadi UU termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, TNI AL tersebut namun hingga kini belum ada
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kejelasan dari Menteri Pertahanan maupun
Bab XVII. dari TNI-AL. Berkaitan dengan hal tersebut
Kepada Yth.
Bapak Ketua DPR RI Komisi VI merupakan alat kelengkapan pelapor mohon bantuan kepada DPR-RI untuk
Di Gedung DPR RI DPR yang antara lain membidangi masalah dapat memfasilitasi agar pihak Menteri
perdagangan dan perindustrian. Pertahanan maupun TNI-AL segera
Di samping itu, Peraturan Tata Tertib DPR menyelesaikan ganti rugi tersebut.
Dengan Hormat,
RI Pasal 39 menyebutkan bahwa Badan
Pada tahun 2006 dan tahun 2007 di
Kabupaten temanggung Provinsi Jawa Tengah Legislasi berkedudukan sebagai pusat Panitia Pembebasan Tanah Desa Ex. Jelebug,
dan daerah-daerah penghasil tembakau di pembentukan undang-undang/hukum Bulaksari, Mrutu
seluruh Indonesia telah mengalami panen nasional yang dibentuk oleh DPR sebagai alat Surabaya
kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
tembakau dengan harga yang cukup baik. Hal
Sedangkan Peraturan Tata Tertib DPR
ini secara signifikan telah meningkatkan
kesejahteraan petani tembakau dan Pasal 42 (1) menyebutkan bahwa tugas Badan Tanggapan
berpengaruh pada perkembangan Legislasi sebagai pusat pembentukan Tanah yang menjadi permasalahan
perekonomian masyarakat lainnya. Selain itu, undang-undang diantaranya adalah sebagai merupakan bagian dari tanah seluas 1.008 Ha
berikut :
industri rokok telah menghasilkan yang talah terdaftar dalam inventaris
a. Menyiapkan RUU usul inisiatif DPR
pendapatan yang cukup besar bagi negara Kekayaan Negara No. Registrasi 44415004,
melalui cukai rokok dan berhasil menyerap berdasarkan program prioritas yang telah yang didalamnya terdapat tanah warga seluas
tenaga kerja yang relatif banyak. ditetapkan. +36,8 Ha yang dimiliki oleh 62 Kepala
Pada lain pihak, Food and Drugs b. Melakukan pengharmonisasian, Keluarga.
pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Administration (FDA) berencana Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang
RUU yang telah diajukan anggota, komisi,
memberlakukan undang-undang tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan:
rokok di 9 (sembilan) negara bagian Amerika atau gabungan komisi sebelum RUU z Pasal 2 Ayat (1) Sebagian kewenangan
Serikat yaitu New York, Massachusetts, tersebut disampaikan kepada Pimpinan Pemerintah di bidang pertanahan
Conecticut, West Virginia,Illinoois, Ohio, Dewan. dilaksanakan oleh Pemerintah
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas
Montana, Texas, dan North Carolina. Undang- Kabupaten/Kota.
dan sesuai dengan bidang permasalahan yang
undang tersebut salah satunya mengatur z Pasal 2 Ayat (2) huruf b Kewenangan
tentang larangan peredaran rokok beraroma, disampaikan pelapor, kiranya aspirasi tersebut sebagai dimaksud dalam Ayat (1)
dimana rokokberaroma merupakan ciri khas dapat disampaikan kepada Komisi VI dan diantaranya penyelenggaraan
rokok kretek yang diproduksi di Indonesia. Badan Legislasi DPR RI sebagai bahan pengadaan tanah untuk kepentingan
Masukan dalam melaksanakan tugas di
Adanya peraturan ini akan membawa dampak umum.
bidang legislasi.
bagi industri rokok Indonesia. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun
Oleh karena itu, kami yang bertindak 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi
mewakili masyarakat pertembakauan Pelaksaan Pembangunan untuk Kepentungan
Kabupaten Temanggung, memohon agar Mohon Realisir Ganti Rugi Tanah Desa Umum.
Pemerintah maupun DPR RI dapat Ex Jelebug, Bulaksari dan Mrutu z Pasal 5 huruf n, Pembangunan untuk
mengagendakan perubahan Peraturan kepentingan umum yang dilaksanakan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Kepada Yth. Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan untuk Bapak Ketua DPR RI meliputi fasilitas Tentara Nasional
menjadi Undang-Undang, baik sebagai usul Di Gedung DPR RI Indonesia dan Kepolisian Negara RI sesuai
inisiatif Pemerintah atau sebagai inisiatif DPR dengan tugas pokok dan fungsinya.
RI. Dengan Hormat, z Pasal 6 Ayat (1) Pengadaan tanah untuk
kepentingan umum di wilayah
Panitia pembebasan tanah Desa ex
Drs. M. Bambang Sukarno Jelebuk, Bulaksari dan Mrutu Kelurahan Ujung Kabupaten/Kota dilakukan dengan
Ketua ADKASI Kecamatan Semampir Kota Surabaya bantuan Panitia Pengadaan Tanah
Ketua DPRD Kab. Temanggung, Prov. Jawa menyampaikan bahwa tanah pelapor tersebut Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh
Tengah yang terletak di daerah basis Angkatan Laut Bupati/Walikota.
JL. Letjen Soeprapto No. 23, Temanggung Surabaya dengan luas 36,616 Ha(tiga puluh z Pasal 8 Ayat (1) Pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk
enam koma enamratus enam belas hektar)
sampai saat ini masih dikuasai TNI AL. Pihak kepentingan umum dilakukan melalui
Tanggapan TNI AL belum pernah memberikan ganti rugi musyawarah dalam rangka memperoleh
Pada intinya pelapor menyampaikan atas tanah masyarakat yang dikuasai tersebut kesempatan mengenai:
a. Pelaksanaan pembangunan untuk
permohonan agar DPR RI dapat walaupun pada tahun 2002 dan tahun 2005
kepentingan umum dilokasi tersebut.
mengagendakan pembahasan tentang PP No. pemilik tanah sudah diminta untuk
19 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang atas mengesahkan surat – surat tanah dan lain – b. Bentuk dan besarnya ganti rugi.
inisiatif Pemerintah atau Inisiatif DPR RI. lain, namun kenyataannya sampai saat ini z Pasal 15 Ayat (1) Dasar Perhitungan
Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI realisasi pembayaran ganti rugi tersebut besarnya ganti rugi didasarkan atas :
a. Dengan memperhatikan NJOP tahun
Pasal 37 (1) menyebutkan bahwa tugas Komisi belum terlaksana.
berjalan berdasarkan penetapan
dalam pembentukan Undang-Undang adalah Berbagai upaya telah dilakukan oleh
mengadakan persiapan, penyusunan, pelapor untuk mendapatkan ganti rugi atas lembaga/Tim penilai harga tanah
2 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69