Page 3 - MAJALAH 69

ASPIRASI

yang ditunjuk Panitia. penyerobotan yang menjadi dasar tindakan waduk atau danau.
b. Nilai jual bantuan yang ditaksir oleh penangkapan dan penahanan terhadap A. (2) 200 (dua ratus) meter dari tepi
perangkat Daerah yang Majid dan Wahyuddin hanyalah suatu mata air dan kiri-kanan sungai di
bertanggungjawab dibidang rekayasa dari seseorang yang tidak daerah rawa.
bangunan. bertanggung jawab yang ingin menguasai (3) 100 (seratus) meter dari kiri-
c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh tanah Ketua Adat dengan mempergunakan/ kanan tepi sungai, 50 (limapuluh)
perangkat Daerah yang memperalat tangan-tangan penguasa, sebab meter dari kiri-kanan anak
bertanggungjawab dibidang tanah yang digarap oleh A. Majid menurut sungai.
pertanian. Peta Departemen Kehutanan posisinya berada (4) 2 (dua) kali kedalaman jurang
Bahwa tanah warga Jelebug, Bulaksari, di luar kawasan hutan/hutan lindung bahkan dari tepi jurang.
Mrutu dengan luas + 36,8 Ha yang dimiliki oleh satu wilayah desa secara keseluruhan, yaitu (5) 130 (seratus tigapuluh) kali
62 Kepala Keluarga sudah termasuk dalam Desa Tubbi berada di luar kawasan hutan/ selisih pasang tertinggi dan
Inventaris Kekayaan Negara tetapi belum hutan lindung. pasang terendah dari tepi pantai.
diberikan ganti rugi maka sudah sewajarnya d. membakar hutan.
TNI Angkatan Laut memprioritaskan Tanah yang digarap oleh A. Majid merupakan e. Menebang pohon atau memanen atau
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak tanah yang sudah lama dikuasai dan memungut hasil hutan di dalam
terlalu lama dengan berpedoman kepada dimanfaatkan secara turun menurun hutan tanpa memiliki hak atau izin
peraturan perundangan yang berlaku tentang dibuktikan dengan keberadaan sejumlah dari pejabat yang berwenang.
pengadaan tanah untuk kepentingan umum. tanaman perkebunan yang sudah z Pasal 78 Ayat (2), Barang siapa dengan
Permasalahan yang sama telah menghasilkan yang secara nyata membantu sengaja melanggar ketentuan
disampaikan dan kemudian ditindaklanjuti pendapatan keluarga. Diatas tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
oleh DPR-RI sesuai: dikuasai/dimanfaatkan juga terdapat Ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c diancam
1.1 Surat Sekretaris Jenderal DPR-RI yang beberapa kuburan leluhur dari A. Majid. dengan pidana penjara paling lama 10
ditunjukan kepada Kepala Staf TNI-AL (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
No.PW.006/5938/DPR-RI/2006 tanggal 20 Menurut kami penyidik Polres Polewali Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Juli 2006 perihal Penyampaian Mandar telah melakukan pelecehan hukum UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
pengaduan masyarakat mengenai yaitu melakukan penangkapan dan Pidana
permohonan perlindungan hukum. penahanan tanpa dilandasi hasil penyelidikan z Pasal 7 Ayat (1) huruf d Pejabat polisi
1.2 Rapat Dengar Pendapat Komsis I DPR-RI yang akurat, bahwa telah terjadi suatu negara Republik Indonesia sebagai
dengan KASAL yang juga dihadiri oleh pelanggaran hukum. Oleh karena itu, kami penyidik karena kewajibannya
pelapor yang dilaksanakan pada 22 memohon perlindungan hukum kepada DPR mempunyai wewenang melakukan
Februari 2007. RI. penangkapan, penahanan,
1.3 Surat Pimpinan DPR-RI yang ditujukan penggeledahandan penyitaan.
kepada Kepala STAF TNI-AL No.PM.03/ Abd. Rasyid z Pasal 77, Pengadilan Negeri berwenang
0310/DPR-RI/2008 tanggal 17 Januari Desa Tubbi, Kec. Tutar, Kab. Morowali Mandar, untuk memeriksa dan memutus sesuai
2008 tentang Penyampaian pengaduan Sulawesi Barat dengan ketentuan yang diatur dalam
masyarakat mengenai permohonan undang – undang ini tentang:
bantuan agar segera terealisir ganti rugi a. sah atau tidaknya penangkapan,
tanah di Desa ex Jelebug, Bulaksari, dan Tanggapan penahanan, penghentian penyidikan
Mrutu. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau penghentian penuntutan;
z Pasal (1) angka 3, yang dimaksudkan b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi
dengan kawasan hutan adalah wilayah bagi seseorang yang perkara
Mohon Perlindungan Hukum tertentu yang ditunjuk dan atau pidananya dihentikan pada tingkat
(Kawasan hutan) ditetapkan oleh Pemerintah untuk penyidikan atau penuntuta;
dipertahankan keberadaannya sebagai Sebagaimana diamanatkan di dalam
Kepada Yth. hutan tetap. Pasal 79 sekiranya penangkapan dan
Bapak Ketua DPR RI Dalam kasus pelapor, untuk mengetahui penahanan yang dilakukan oleh penyidik
Di Gedung DPR RI posisi tanah yang dipermasalahkan menurut pelapor dianggap suatu pelecehan
berada di dalam/di luar kawasan hutan hukum serta merupakan suatu pelecehan
Dengan Hormat, diantaranya dapat diketahui dari rencana hukum serta merupakan suatu pelanggaran
Kami sebagai keluarga dari tersangka tata ruang wilayah Kabupaten yang hak asasi manusia, maka tersangka, keluarga
menyampaikan bahwa telah terjadi penetapannya berdasarkan Peraturan atau kuasanya dapat mengajukan permintaan
penangkapan terhadap 2 (dua) orang Daerah (Perda) Kabupaten. pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri
tersangka masing-masing bernama A. Majid z Pasal 50 Ayat (3), setiap orang dilarang: dengan menyebut alasannya.
(Ketua Adat) dan Wahyuddin penduduk Desa a. mengerjakan dan atau
Tubbi Kecamatan Tutar kabupaten Polewali menggunakan dan atau menduduki
Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang kawasan hutan secara tidak sah.
dilakukan oleh penyidik Polres Polewali b. merambah kawasan hutan.
Mandar dengan tuduhan telah melakukan c. melakukan penebangan pohon Sumber :
penyerobotan tanah kawasan hutan. dalam kawasan hutan dengan radius
atau jarak sampai dengan : Bagian Pengaduan Masyarakat
Kami menganggap bahwa tuduhan (1) 500 (lima ratus) meter dari tepi Sekretariat Jenderal DPR RI

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 3