Page 7 - MAJALAH 69

LAPORAN UTAMA

Harus Segera 2008 yang kurang optimal
Endin khawatir kinerja APBN-P

menyebabkan menumpuknya dana
pembangunan dan baru tersalurkan
Penyesuaian pada penghujung tahun ini. Dengan
demikian, APBN-P 2008 tidak bisa
memicu berkembangnya sektor riil.
Sementara itu, Pemerintah saat ini
tengah membahas sejumlah upaya
untuk menggerakan sektor riil. Hal
tersebut dengan mempertimbangkan
faktor perlambatan ekonomi global
Sedangkan, terhadap kebijakan yang hanya 11 persen ke Amerika. yang mempengaruhi kinerja
Bank Indonesia (BI) yang menaikkan Dengan demikian, dia berharap, perekonomian nasional.
suku bunga, Endin mengungkapkan APBN segera dilakukan penyesuaian Menteri Keuangan selaku Plj
bahwa kebijakan itu ditempuh BI khususnya asumsi makro. Realisasi Menko Perekonomian Sri Mulyani
dengan tujuan tidak terjadinya APBN serapannya harus tinggi menjanjikan pemerintah akan
pelarian dana ke perbankan asing. sehingga bisa menjadi stimulus untuk memprioritaskan upaya penyelamatan
Tetapi dengan suku bunga pertumbuhan ekonomi masyarakat. sektor riil. Rencananya, lanjutnya,
dinaikkan menyebabkan kredit Efisiensi perlu dilakukan terutama pemerintah akan melakukan desain
menjadi mahal. Sehingga solusinya untuk belanja pegawai. belanja negara secara baik agar APBN
dia menuturkan, pemerintah harus 2009 mampu menjadi stimulus bagi
melakukan subsidi bungan terhadap K K K K Kebijakan Kebijakan Khusushusus sektor riil.
ebijakan Khusushusus
ebijakan Khusus
ebijakan K
jenis-jenis usaha kerakyatan. Wakil Ketua Komisi XI DPR Menurut dia, Fokus pemerintah
“Bunga tetap menjadi standar Endin A.J. Soefihara menuturkan saat ini adalah bagaimana instrumen
moneternya BI tetapi rakyat tidak untuk menunjang kegiatan sektor riil ini to serve u all. Jadi pihaknya
mengalami tingkat kemahalan dalam dibutuhkan kebijakan khusus dan membuat instrumen untuk memberi
memperoleh akses kebutuhan,” dukungan APBN sebagai stimulus. pelayanan secara efektif.
ujarnya. Pasalnya, sampai saat ini penyerapan Sri menambahkan untuk menjaga
Krisis ekonomi global yang terjadi, belanja belum optimal dan momentum pertumbuhan ekonomi,
Endin menilai tidak mempengaruhi berimplikasi negatif terhadap pemerintah akan mengkaji ulang
ekspor dalam negeri. Dengan dollar kebutuhan likuiditas sektor riil. design anggaran proyek-proyek 2009.
naik maka ekspor Indonesia menjadi “Kebijakan Khusus itu perlu ada, Namun, dipastikan tidak akan ada
menguntungkan, karena Indonesia tapi serapan APBN yang lebih tinggi proyek-proyek infrastruktur prioritas
lebih banyak impor daripada ekspor juga harus diperhatikan,” jelasnya. yang dibatalkan. (da/bs)

REK
REKOMENDOMENDASI KEBIJAKASI KEBIJAKAN SEKTAN SEKTOR RIILOR RIIL
ASI KEBIJAK
AN SEKT
OR RIIL
OMEND
REK
REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR RIIL
REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR RIIL
Mengharapkan agar seluruh aturan yang diambil pemerintah harus sinkron
Rekomendasi utama dengan usulan yang diajukan Kadin dalam menjaga pertumbuhan ekonomi
dan pengembangan sektor riil.
Kebijakan publik Tidak ada perbedaan yang terlalu lebar antara aturan/prosedur formal sistem
pembuatan kebijakan dan yang terjadi di lapangan.
Pemberian stimulus fiskal seperti penurunan tarif dan lapisan tarif, pemberian
Perpajakan fasilitas bebas PPN bagi produk primer tertentu serta fasilitas PPh untuk
daerah dan produk tertentu.
Sistem fiskal dan moneter Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat
defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan.
Kepabeanan dan cukai Peningkatan pelayanan kepabeanan dan melakukan reformasi administrasi.

Sumber: Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, Sistem Fiskal & Moneter, Kepabeanan & Bea Cukai Kadin

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 7