Page 9 - MAJALAH 69

LAPORAN UTAMA

pada bergeraknya sector riil,” tegasnya. penambahan bantuan pinjaman luar 2007 benar-benar menjadi stimulus
Menurut Hasto, kondisi negeri melalui International Monetary sector riil. Sector fiscal diharapkan bisa
makroekonomi yang bagus seperti Fund (IMF) dan Bank Dunia sebesar sejalan dengan sector riil.
apapun tetapi jika sector riil bangsa ini Rp. 21,9 triliun. Dengan penambahan Dalam konteks impelementasi
jauh tertinggal maka hal itu hanya utang tersebut maka pinjaman luar Inpres No.6/2007, pemerintah
menciptakan ekonomi gelembung yang negeri tahun 2009 menjadi Rp. 71,4 berupaya mempertahankan targret
sangat rawan. triliun. ekspor 13-14 persen, meski krisis
Ditegaskannya, bahwa upaya untuk keuangan global jelas menghadang.
mendorong sector riil melalui suku Peningkatan Efektivitas Untuk itu ekspor ke negara
bunga yang rendah dan program- Pentingnya pergerakan sector riil nontradisional akan dimaksimalkan.
program padat karya di pedesaan jauh, guna mendorong penciptaan lapangan Sementara itu, Anggota yang juga
ungkapnya lebih penting daripada buy kerja menurut Pria Berkacamata ini, anggota Komisi VI DPR Hasto
back saham-saham BUMN. tidak terlepas dari adanya optimalisasi Kristianto mengatakan, untuk
Terkait dengan hal itu, anggota dari penerimaan dan peningkatan efektivitas meningkatkan produksi di dalam
daerah pemilihan Jawa Timur itu belanja. negeri, pemerintah tidak perlu sekadar
berpendapat, perubahan alokasi Artinya, di beberapa jajaran mengeluarkan peraturan khusus, entah
anggaran dalam APBN 2009 harus kementrian / lembaga, terdapat berupa inpres atau perpres.
berorientasi pada mengamankan beberapa anggaran yang harus Kebijakan tersebut, katanya, juga
kepentingan rakyat melalui berbagai dipangkas hingga 15 sampai dengan 20 harus disertai realokasi anggaran yang
program yang bersifat padat karya demi persen. Khususnya anggaran yang tidak berdampak mendorong kapabilitas
menstimulus penciptaan lapangan terkait langsung dengan program rakyat untuk berproduksi. “Pemerintah
kerja. penciptaan lapangan kerja dan juga harus mempunyai keberpihakan
“Jadi krisis ekonomi global saat ini pengentasan kemiskinan. terhadap industri yang berkaitan
seharusnya menjadi momentum politik Sebaliknya beberapa pos anggaran dengan hajat hidup orang banyak.
untuk membangun perekonomian,” kementrian seperti Departemen Sebab, tanpa melakukan itu,
ujarnya. Pertanian, Perindustrian, Pekerjaan peningkatan produksi akan sulit
Anggota DPR ini mengungkapkan, Umum terkait dengan perbaikan diwujudkan,” ujar Hasto.
sudah saatnya bagi Indonesia untuk infrastruktur di pedesaan, koperasi, Dia mengatakan, harus ada
memelopori politik anggaran yang justru harus ditingkatkan alokasinya perubahan-perubahan mata anggaran
berorientasi pada terwujudnya untuk menstimulus pergerakan sector di setiap departemen guna mewujudkan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara riil dan memberikan jaminan pelayanan peningkatan produksi. Sebab, ruang
(APBN) berimbang atau APBN kesehatan dasar. lingkup perpres peningkatan produksi
surplus meskipun hanya Rp. 1,-. “Justru yang harus dipersiapkan harus menyetuh masalah yang berkaitan
Hal itu sebagai koreksi atas menghadapi krisis yaitu tanggungjawab dengan hajat hidup orang banyak,
ketergantungan pembiayaan defisit kerakyatan yang semakin besar. Bukan seperti industri yang banyak menyerap
APBN pada pasar uang global yang menanggung resiko pasar uang melalui tenaga kerja.
telah menempatkan Indonesia kedalam instrument pasar saham dan obligasi Hasto juga mengatakan, saat ini
jebakan utang global. Pasar keuangan yang nyata-nyata lebih dari 65 persen ketergantungan impor Indonesia
terbukti gagal mengatur dirinya sendiri dikuasi oleh asing,” katanya. mencapai 20 miliar dolar AS. Dengan
dan sekarang justru meminta intervensi demikian, seharusnya pemerintah
pemerintah. Inpr es 6/2007 mendorong industri-industri substitusi
Inpres 6/2007es 6/2007
Inpres 6/2007
Inpres 6/2007
Inpr
Sementara mengenai kebijakan Sebagai upaya mengantisipasi krisis impor yang berkaitan dengan sektor-
menaikkan suku bunga, Hasto keuangan global, pemerintah akan sektor strategis, seperti pertanian.
mengungkapkan, hal itu lebih sebagai menerapkan peraturan yang “Untuk industri ini, Indonesia
dampak krisis lanjutan krisis ekonomi mewajibkan aparatur birokrasi maupun mempunyai ahli-ahli yang sangat
global di Indonesia setelah pasar masyarkat menggunakan produk dalam banyak serta kapabilitas untuk
saham di Indonesia jatuh negeri. Peraturan tersebut adalah membangun pabrik-pabrik, namun
hingga lebih 47 persen Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tentunya harus dengan dukungan
atau lebih parah dari Tahun 2007 tentang Kebijakan pemerintah,” katanya.
Amerika yang menjadi Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dengan pabrik yang ada, nantinya
sumber krisis. dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Indonesia dapat mengimpor pupuk
Dirinya juga dan Menengah (UMKM). lokal yang sudah dikembangkan secara
menolak rencana Menurut Menteri Negara masal. “Intinya, perpres ini harus
pemerintah untuk Perencanaan Pembangunan Nasional / menyentuh perkembangan industri
kembali Kepala Bappenas Paskah Suzetta, kerakyatan,” katanya. (da/bs)
mengajukan pemerintah ingin agar Inpres No 6/

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 9