Page 13 - MAJALAH 69

LAPORAN UTAMA

APBN 2009 Ditengah

Ketidakpastian Asumsi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 telah dan merosot kemampuan likuiditasnya
disahkan DPR pada Rapat Paripurna DPR, Kamis ( 30/10). dalam menciptakan nilai tambah dan
keuntungan.
Dalam pandangan fraksi yang diacakan masing-masing juru
“Ini beresiko memukul PPN dan
bicara, F-PDIP dan F-PAN menyampaikan nota keberatan.
PPh wajib pajak badan. PPh
perorangan juga beresiko tinggi
dengan anjloknya kekayaan investor di
uru bicara F-PDIP melihat persoalan mendasar terkait pasar modal,” katanya.
Nursyirwan Soejono dalam dengan buruknya manajemen fiskal F-PAN juga meminta perhatian
pandangan fraksinya pemerintah. “F-PDIP memberikan khusus diberikan kepada Bea Cukai.
J mencatat bahwa dampak krisis minderheids nota terhadap asumsi Lambannya pelayanan Bea Cukai
keuangan global telah mempengaruhi pertumbuhan yangtidak realistik, membuat kinerja ekspor tidak
Indonesia dalam hal kedaulatan politik defisit anggaran yang masih maskimal, padahal perlu
dan ekonomi akibat ketergantungan tergantung pada pembiayaan dari pasar mengamankan neraca pembayaran dan
pembiayaan defisit negara terhadap keuangan global dan asumsi harga kinerja eksportir. “Jika Bea Cukai
pasar keuangan global. “Atas minyak sebesar US$ 80 sebagai politik terlalu lamban, akan membuat potensi
melemahnya daya tahan menghindar untuk menurunkan harga penerimaan negara dari Bea Cukai dan
perekonomian nasional akibat krisis BBM,” ujar Nursyirwan. pajak tidak maksimal,” ujar Tjatur.
keuangan global, Fraksi PDI Tjatur Sapto Edy (F-PAN) dalam Krisis keuangan global dan
Perjuangan DPR RI mengajak pandangan fraksinya meminta guncangan keuangan serta likuiditas
pemerintah dan seluruh Fraksi di DPR pemerintah mewaspadai ancaman yang dihadapi Indonesia membuat
untuk mengedepankan asumsi makro terhadap penerimaan negara sebagai pemerintah harus disiplin menjaga
ekonomi yang lebih realistis,” katanya. akibat dari krisis keuangan global. realitas defisit. F-PAN menilai realitas
F-PDIP menilai penetapan target Realisasi pajak menghadapi resiko defisit sebaiknya ditekan serendah
pertumbuhan sebesar 6% adalah yang sangat tinggi karena banyak mungkin, jika perlu lebih rendah dari
contoh optimisme berlebihan tanpa perusahaan yang tergerus aktivanya yang ditetapkan APBN, bahkan kalau

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69 13