Page 72 - MAJALAH 69
P. 72
SOROTAN
administrative, padahal yang sangat orang merupakan kesalah institusi,
dibutuhkan Anggota DPR dukungan karena kita sedang
yang bersifat substansi. membangun demokrasi,
Kita butuh dukungan dengan membangun demokrasi
memberikan data dan informasi dalam adalah membangun
membuat UU, kita membutuhkan institusi yang kuat, kalau
Sekjen yang siap membuat catatan, DPR nya digenaralisir atau
laporan singkat rapat dalam waktu yang digebyah uyah-uyah, maka
secepat-cepatnya, dan yang bisa menjadi sebetulnya mendegradasi
Public Relation (PR) DPR, karena apa institusi Negara.
yang dilakukan Sekjen dicerminkan Kalau satu ketika
perilaku anggota DPR, juga mempunyai tidak percaya kepada institusi
keahlian-keahlian untuk menyusun ini maka sebetulnya kita
Perundang-Undangan. Jadi kita harus sedang
menata, Sekjen perlu penyesuaian
terhadap tuntutan dan tugas fungsi
Anggota DPR dan dirasakan juga
salah satu rekomendasi kita,
Anggota DPR harus
diberikan dukungan
oleh para tenaga
ahli, tahun ini
kita telah
mempunyai tenaga ahli, tapi adalah Pemerintah. Banyak sekali mundur dari reformasi yang kita lakukan.
tenaga ahli yang kita punya masih trail membuktikan Rapat Kerja pembahasan Karena reformasi itu mengfungsikan
and eror belum betul-betul ahli. UU lambat sekali karena Pemerintahnya semua institusi sesuai dengan tugas
Karena baru pertama kali kita tidak focus terhadap masalahnya, dan pokok dan fungsinya, menurut saya tidak
mempunyai Tim Ahli, belum ada code of seringkali rapat-rapat dengan Menteri boleh ada lembaga yang didegradasi atau
conductnya, artinya belum ada job terpaksa ditunda dan ditunda, kenapa ? dideligitimasi oleh siapapun juga, karena
description yang harus dilakukan oleh seringkali Menteri-menteri itu tidak kita sedang membangun tatanan
Tim ahli. Tim ahli sekarang masih memprioritaskan pembahasan UU atau kenegaraan yang lebih baik.
tergantung daripada Anggota DPR nya, undangan yang dikirim oleh DPR Reformasi ini dikembalikan kepada
ada Anggota yang senang dengan Tim karena berbenturan jadual dengan cita-cita semula, bahwa kita membangun
ahli karena dia merasa terbantu dan bisa undangan yang dikirim oleh Presiden. demokrasi, kita ingin menciptakan
memanfaatkan tim ahlinya untuk Itu juga menjadi penyebab. Negara yang sehat terjadi ceck and balance
membantu dan meringankan tugas- Sekarang ini yang diungkapkan atau terhadap Eksekutif, Judikatif dan
tugasnya. disoroti baru kelemahan-kelemahan dan Legislatif. Peran media dalam
Tetapi ada Anggota DPR merasa belum diungkap secara objektif, ada hal- membangun demokrais hendaknya
terganggu dengan adanya Tim ahli, hal yang positif. Sekarang imagenya tidak mendelegimitasi lembaga-lembaga
karena dia tidak tahu tim ahli ini mau adalah 550 orang ini jelek semua, padahal kenegaraan yang ada termasuk DPR di
ditugaskan apa, sedangkan anggotanya bisa dilakukan verifikasi, evaluasi dalamnya.
jarang di kantor, jarang mengikuti rapat, terhadap kinerja orang per orang dengan
mungkin dia tidak terlibat pembahasan demikian kita akan mendapatkan Tanya : DPR periode sekarang
UU, tidak terlibat dalam rapat-rapat informasi yang akurat. banyak yang ditangkap KPK, tapi
Komisi. Disini perlu kita lihat secara Ada berapa prosen Anggota yang bukan hanya monopoli DPR dari
objektif sebagai bentuk mengintrospeksi tidak sesuai dengan tugas dan tanggung kalangan pemerintah dan
diri sendiri. Hasil Kajian Tim jawabnya secara baik, berapa prosen yang penegak hukum juga ada?? ?? ?
Peningkatan Kinerja DPR telah melanggar kode etik, ini yang tidak J: Memang tuntutan reformasi
mengeluarkan satu buku yaitu diungkap secara objektif oleh berbagai begitu, semua institusi berfungsi.
“Reformasi DPR”. Tetapi buku itu tidak pihak. Lembaga eksekutif apakah sudah
memberikan makna apa-apa bila tidak Yang lain adalah ada memang berfungsi dengan baik ternyata belum,
ditindaklanjuti semua pihak. perilaku-perilaku yang mencemarkan karena reformasi birokrasi belum terjadi,
Yang ke tiga adalah dukungan dari nama baik DPR, tetapi itu mestinya tidak baru pergantian orang-orang, birokrasi
luar, maksudnya adalah dalam Rapat digenaralisir atau digebyah uyah-uyah, masih seperti yang dulu. Lembaga
Kerja membahas UU itu sangat tapi dilihat sebagai transparan. Sangat legislatife apakah sudah berfungsi
ditentukan oleh mitra kerja komisi disayangkan kesalahan satu atau dua dengan baik, juga belum tetapi lembaga
72 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 69