Page 53 - MAJALAH 207

KUNKER KOMISI IX

akan menjadikan kepesertaan BPJS
Kesehatan sebagai persyaratan bagi
urusan administrasi. “Inpres Nomor 1
Tahun 2022 optimalisasi kepesertaan
JKN yang diinstruksikan Presiden akan
diberlakukan tanggal 1 Maret, kami
mangajak warga yang ada di Maluku
yang belum menjadi peserta,” ungkap
politisi Partai Demokrat itu.
Namun, Aliyah juga meminta
BPJS meningkatkan kualitas layanan
BPJS Kesehatan maupun fasilitas
layanan kesehatan yang menerima
penggunaan BPJS Kesehatan serta
terus memperbaiki data peserta BPJS
Kesehatan. Diketahui Presiden Joko
Widodo meneken Inpres Nomor 1
Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin Tim Kunker Komisi IX ke Papua Barat.
Foto: Ndy/Man mulai 1 Maret 2022.
Secara umum, Inpres tersebut berisi
sembako dan doorprize sepeda motor kepada masyarakat untuk turut serta instruksi kepada berbagai kementerian
bagi masyarakat yang ingin divaksin. menjadi peserta Program JKN- atau lembaga hingga kepala daerah
“Sudah banyak anggaran untuk KIS,” ungkap Aliyah saat mengikuti untuk mengambil langkah dalam
membuat semacam insentif kepada pertemuan Tim Kunjungan Kerja optimalisasi JKN. Berdasarkan Inpres
orang yang akan divaksin. Tetapi Reses Komisi IX DPR RI dengan jajaran itu, syarat bukti kepesertaan BPJS
memang nampaknya butuh kolaboras i Pemerintah Provinsi Maluku, di Kantor Kesehatan berlaku untuk sejumlah hal,
sangat kuat terutama dari aspek tokoh Gubernur Maluku. antara lain jual-beli tanah; pembuatan
agama dan tokoh adat sehingga jika Pasalnya, lanjut Aliyah, Inpres SIM, STNK, dan SKCK; hingga
pemerintah dibantu dengan tokoh Optimasi Pelaksanaan JKN yang kepesertaan calon jemaah haji dan
agama dan tokoh adat mudah-mudahan akan diberlakukan pada 1 Maret itu umrah. l ndy,cas,rnm/es
vaksinasi di Papua Barat ini bisa lebih
cepat lagi,” harap legislator dapil Nusa
Tenggara Timur (NTT) II tersebut.

IMBAU MASYARAKAT JADI PESERTA
JKN-KIS
Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah
Mustika Ilham meminta pemerintah
daerah di Provinsi Maluku melakukan
sosialisasi dan edukasi mengenai
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun
2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) kepada masyarakat, khususnya
yang belum menjadi peserta Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS).
“Kami (Komisi IX) meminta pemerintah
daerah di Provinsi Maluku untuk
mensosialisasikan dan mengedukasi
Inpres Nomor Nomor 1 Tahun 2022 Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham. Foto: Ria/Man

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 53
TH. 2022 EDISI 207 PARLEMENTARIA 53