Page 51 - MAJALAH 207

KUNKER KOMISI VIII

Pasalnya, dalam UU Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU Sisdiknas) yang kemudian
diperkuat PP Nomor 55 Tahun 2007,
hanya menempatkan pesantren sebagai
pendidikan Islam non formal.
UU Sisdiknas inilah yang jadi sumber
kegelisahan dunia pesantren. Dengan
lahirnya UU Pesantren, maka pesantren
pun diakui sebagai lembaga formal
setara dengan lembaga pendidikan
umum lainnya. “Padahal pesantrenlah
sebagai institusi pendidikan tertua
dan berkontribusi besar terhadap
perjuangan kemerdekaan Indonesia,
yang seyogyanya mendapat tempat
yang baik dan utama dalam Sistem
Pendidikan Nasional kita,” tandas politisi
Anggota Komisi VIII DPR RI Wastam (kiri) saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Provinsi Maluku Utara. Partai Golkar itu.
Foto : Anron/Man UU Pesantren, jelas Endang lagi,
sudah disahkan pada Rapat Paripurna
RI juga mendalami berbagai opsi untuk pesantren yang eksistensinya sudah DPR RI, 24 September 2019 lalu.
meningkatkan kinerja asrama haji. ada sejak berabad-abad silam, jauh “Alhamdulillah berkat kerja keras
Termasuk dalam hal pengelolaan aset sebelum Indonesia merdeka,” kata bersama, Pimpinan dan Anggota
asrama dan peningkatan Pendapatan Endang di hadapan para pengasuh Komisi VIII DPR RI yang menggunakan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga pesantren di Asrama Haji, Medan. hak konstitusinya mengusulkan naskah
asrama haji ke depannya diharapkan Ditambahkan Endang, UU ini juga awal RUU tentang Pesantren dan
lebih mandiri. bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada Pendidikan Keagamaan telah berhasil
Wastam mendorong Kementerian dunia pondok pesantren sebagai disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI
Agama semakin memaksimalkan lembaga yang memiliki kekhasan, tanggal 24 September 2019 menjadi
pelayanan terbaik Asrama Haji keaslian, dan bercorak ke-Indonesiaan. UU Nomor 18 Tahun 2019 tetang
terutama terhadap para calon jemaah UU Pesantren lahir dari kegelisan para Pesantren,” tutup legislator dapil Jawa
haji. “Sehingga melalui Asrama Haji, kiai, santri, dan pengasuh pesantren. Tengah IV itu. l mh,qq,aa/es
para calon haji bisa benar-benar
mendapatkan pelayanan sesuai
dengan haknya dan mendapatkan
kenyamanan,” pungkas Wastam.

UU PESANTREN BENTUK REKOGNISI
NEGARA
Sementara di Medan, Sumatera Utara,
Anggota Komisi VIII DPR RI Endang
Maria Astuti mengatakan, keberadaan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pesantren merupakan bentuk
rekognisi (pengakuan) negara atas
lembaga pendidikan pesantren. UU
tersebut juga sekaligus afirmasi atas
kekhasan dunia pesantren dibanding
lembaga pendidikan lainnya.
“UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pesantren menjadi sejarah baru bentuk
rekognisi (pengakuan) negara terhadap Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti bertukar cendera mata saat Kunker ke Sumatera Utara. Foto: Husen/Man

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 51
TH. 2022 EDISI 207 PARLEMENTARIA 51