Page 39 - MAJALAH 208

KUNKER KOMISI III

“Dari sembilan fraksi yang hadir, Kemudian, kita akan rapat koordinasi
hampir semua berkesimpulan bahwa dengan aparat penegak hukum di
kami akan membentuk Pansus Mafia Polda Jabar setelah kami mendapatkan
Tanah. Kita akan mulai dari sini, kita masukan-masukan dan setelah itu
akan mulai telisik bagaimana sertifikat hasilnya itu akan kita bentuk menjadi
ini bisa keluar di tengah masyarakat usulan Pansus,” tandas Adies.
menempati ratusan tahun dan juga
sudah membayar PBB,” ujar Adies usai PENEGAKAN HUKUM HARUS
memimpin kunjungan kerja spesifik MAMPU TINGKATKAN PNBP
Komisi III DPR RI ke Desa Bojong Anggota Komisi III DPR RI Arteria
Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Dahlan berharap penegakan hukum
Barat, pertengahan Maret lalu. yang dilakukan oleh Polda dan
Politisi Partai Golkar ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan
mengungkapkan, ke depannya Selatan (Kalsel) menjadi salah satu
Komisi III akan bekerja sama dengan instrumen yang dapat menambah
Komisi II DPR yang membawahi pemasukan negara dari sektor
bidang pertanahan. Hal ini, sebut Penerimaan Negara Bukan Pajak
Adies, sebagai tindak lanjut Komisi (PNBP). Hal tersebut bisa dilakukan
III DPR RI yang mendengar keluhan dengan cara melelang barang sitaan
masyarakat terkait sengketa lahan yang dari sebuah permasalahan yang sudah
mereka hadapi. Terkait hal itu, tandas memiliki ketetapan hukum.
Adies, Komisi III akan menjadwalkan “Kami ingin katakan, memang ada
memanggil Sentul City dalam waktu di KUHP, terkait penyidik pada tingkat
dekat. Polri, bisa dilakukan upaya melepas
“InsyaAllah, minggu depan kita akan barang sitaan dengan cara lelang. Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan di Mapolda
Kalsel, Banjarmasin. Foto:Erman/Pdt
undang pengembang Sentul City ke Tetapi itu pun juga dibatasi dalam
DPR RI untuk kita tanyakan apakah konteks tidak sampai mengurangai nilai
benar yang disampaikan masyarakat. aset,” terang Arteria usai pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto
beserta jajaran dan Kepala Kejati Kalsel
Mukri di Mapolda Kalsel, Banjarmasin,
awal April lalu.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu
menekankan harus ada ketegasan
dari aparat penegak hukum terhadap
barang-barang sitaan yang berpotensi
menjadi PNBP “Misalnya dari aktivitas
pertambangan seperti dump truck,
escavator, kapal tongkang, Kami minta
betul jika ini akan disita, maka sitalah,”
tegas Arteria.
Dirinya ingin memastikan, barang-
barang hasil sitaan itu harganya tetap
stabil dan tidak turun. Apalagi ia sempat
mendapatkan informasi bahwasanya
ada barang sitaan yang justru tidak
disita, malah justru dipakai untuk kerja-
kerja ilegal di tempat lain.
“Kami berharap, ini bisa ditertibkan
dan penegakan hukumnya mampu
memberikan kepastian dan utamanya bisa
meningkatkan penerimaan negara dari
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Desa Bojong Koneng,
Bogor, Jawa Barat. Foto:Munchen/Pdt sektor PNBP,” tuturnya. l pun,mcn,es/es

TH. 2022 EDISI 208 PARLEMENTARIA 39