Page 47 - MAJALAH 208
P. 47

KUNKER KOMISI VII






            anggota DPR di masing-masing dapil.
            “Meskipun nanti kondisi reses, tetapi
            masing-masing anggota yang nanti
            akan kembali ke dapilnya itu akan
            bisa memberikan hasil pandangan
            laporan kepada Pertamina dan PLN
            jika memang ada kendala di lapangan,”
            sebutnya.
              Dalam kesempatan tersebut, tim juga
            meninjau  langsung command center
            PLN Makassar dan salah satu SPBU
            di jalan Dr. Sam Ratulangi Makassar.
            Berbagai hal yang dilihat adalah
            bagaimana PLN mengantisipasi kendala
            kelistrikan dan merespon cepat kendala   Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto di Mandailing Natal Sumatera Utara. Foto: Saum/Pdt
            tersebut, serta bagaimana respon
            masyarakat imbas dari naiknya harga
            Pertamax serta bagaimana ketersediaan   merupakan BBM bersubsidi yang   Ia menekankan penguasaan konsesi
            solar di SPBU-SPBU utamanya SPBU   semestinya memang digunakan untuk   besar tanpa menjalankan tanggung
            yang berada di jalan-jalan antar kota.  orang-orang yang berhak menggunakan   jawab kepada negara bisa menimbulkan
              Menurut Eddy, di Sulawesi Selatan   dan membutuhkan.             disparitas penguasaan aset yang
            khususnya Kota Makassar, memang                                    disertai konflik.
            terjadi migrasi konsumsi BBM      KAWAL KEBIJAKAN PENGELOLAAN        “Meskipun (PT Sorikmas Mining) telah
            masyarakat dari pertamax ke pertalite,   SDA                       melakukan eksplorasi dengan konsesi
            namun migrasi tersebut tidak masif.   Selain ketersediaan energi, Komisi VII   yang cukup luas di atas 20.000, kami
            “Kami pada kesempatan hari ini juga   juga mengawal sekaligus mengawasi   khawatir ini akan menimbulkan dampak
            melihat langsung di SPBU apakah   penerapan kebijakan pengelolaan   sosial, ekonomi, dan politik yang luar
            adanya lonjakan permintaan pertalite   Sumber Daya Alam (SDA) yang sesuai   biasa. Jadi, kami ingin kuasa tambang
            setelah pertamax naik harganya dan   konstitusi. Terkait hal itu, Ketua   segera berproduksi sesuai dengan
            ternyata memang ada migrasi tetapi   Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto   ketentuan sehingga tidak menimbulkan
            tidak masif. Kami juga melihat apakah   memperingatkan agar aktivitas   disparitas aset dan konflik,” terang
            kesiapan BBM-nya disini tersedia?   pertambangan SDA Indonesia tidak   Sugeng.
            apakah ada antre? ternyata tidak,”   boleh merugikan negara.         Lebih lanjut, Politisi fraksi Partai
            ujarnya.                           Hal tersebut ia sampaikan usai   NasDem itu pun menjelaskan jika lahan
              Untuk itu, politisi fraksi PAN ini   memimpin Kunjungan Kerja Spesifik   yang sudah dikuasakan itu tidak segera
            mengimbau masyarakat pengguna     Komisi VIII DPR RI ke PT Sorikmas   berproduksi, menurutnya, hal tersebut
            pertamax untuk tidak beralih ke   Mining di Kabupaten Mandailing Natal,   akan memperbesar indeks gini dan
            pertalite. Sebab, menurutnya, pertalite   Sumatera Utara, pertengahan April lalu.   rasio penguasaan tanah yang semakin
                                                                               jomplang. Oleh karena itu, redistribusi
                                                                               aset perlu dilakukan.
                                                                                 Di sisi lain, Sugeng juga menyoroti
                                                                               penambangan liar di sekitar PT
                                                                               Sorikmas Mining. Ia menyampaikan
                                                                               agar Polres Mandailing Natal segera
                                                                               menginvestigasi lebih lanjut. “Jika
                                                                               dikuantifikasi, (penambangan liar)
                                                                               besarnya juga skalanya karena ada
                                                                               yang menampung, ada bandarnya.
                                                                               Sehingga bersama Komisi III, kami
                                                                               betul-betul mencari tahu. Kami pun
                                                                               juga berdialog dengan penegak hukum
                                                                               dalam hal ini Kapolres Mandailing
                                                                               Natal,” tuturnya. l rr,bia,ts/es
            Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno di Command Center PLN, Sulawesi Selatan. Foto: Bianca/Pdt


                                                                        TH. 2022      EDISI 208      PARLEMENTARIA        47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52