Page 15 - Stabilitas Edisi 214 Tahun 2025

identitas warganya, serta ketergantungan biaya yang dikenakan ketika aplikasi Kini aplikasi itu tengah diutak-atik
kepada teknologi asing yang seringkali pembayaran digunakan akan masuk oleh pemerintah AS sebagai materi
tidak transparan. dalam pendapatan negara itu bukan negosiasi dengan pemerintah RI terkait
Tentu saja pertimbangan pertama negara lain. kebijakan tarif dari Presiden Donald
kenapa sistem pembayaran suatu negara Belum lagi, adanya risiko geopolitik Trump, awal tahun ini. Tetapi banyak
harus berdaulat adalah soal perlindungan yang semakin meningkat di era digital dari pemangku kepentingan Tanah
data. Sistem pembayaran digital yang membuat kedaulatan dalam sistem Air yang mendesak pemerintah via
dikelola oleh perusahaan asing sering pembayaran menjadi semakin tak Kementerian Koordinator Perekonomian
kali menyisakan kekhawatiran terhadap terelakkan. Ketegangan antarnegara untuk tidak mengikuti kemauan AS.
privasi dan keamanan data. Data bisa dengan mudah mempengaruhi Diakui atau tidak, QRIS adalah
transaksi adalah aset berharga yang akses suatu negara terhadap sistem proyek digital paling sukses yang pernah
dapat dimanfaatkan untuk berbagai pembayaran global. Contoh paling dibuat oleh otoritas dan pemerintah
kepentingan. Jika data tersebut jatuh nyata adalah sanksi yang dikenakan dalam era digitalisasi. Karenanya, itu
ke tangan yang salah, konsekuensinya kepada negara-negara tertentu, yang sangat layak untuk dipertahankan
bisa sangat merugikan. Oleh karena dapat membatasi akses mereka pada oleh semua pihak terkait. QRIS adalah
cerminan kedaulatan Indonesia di
Diakui atau tidak QRIS adalah proyek sistem pembayaran. Bukannya malah
diganggu, sistem pembayaran ini harus
digital paling sukses yang pernah dibuat diiringi dengan kebijakan yang tegas dan
oleh otoritas dan pemerintah dalam era pendampingan agar manfaatnya makin
dirasakan pelaku usaha.
digitalisasi. Karenanya, itu sangat layak untuk Kedaulatan pembayaran digital bukan
dipertahankan oleh semua pihak terkait. sekadar soal membuat pilihan teknologi,
tetapi juga sebuah komitmen untuk
melindungi kepentingan nasional. Dalam
itu, sebuah negara harus membangun sistem keuangan internasional. Dengan dunia yang semakin terhubung, tidak
infrastruktur sistem pembayaran yang memiliki alternatif sistem pembayaran ada ruang bagi ketergantungan sepihak.
aman dan dapat diandalkan, di mana data yang mandiri, sebuah negara dapat Negara harus mampu mengambil alih
warganya dikelola dengan baik dan tidak melindungi diri dari dampak negatif yang kendali atas alat yang digunakan untuk
dieksploitasi oleh pihak luar. mungkin timbul akibat dinamika politik bertransaksi, demi keamanan dan
Selanjutnya, kedaulatan dalam global. untuk masa depan ekonomi yang lebih
sistem pembayaran juga berkaitan erat Di Indonesia, misalnya, upaya berkelanjutan.
dengan penguatan bisnis lokal. Dengan menuju kedaulatan dalam sistem Era digital memanggil kita semua
memiliki sistem pembayaran digital yang pembayaran digital sedang digencarkan untuk bertindak. Sudah saatnya kita
independen, sebuah negara tidak hanya dengan pengembangan platform- menegaskan bahwa kedaulatan finansial
berpeluang mendorong penggunaan platform lokal. Bank Indonesia sudah adalah bagian integral dari kedaulatan
produk dan jasa domestik, tetapi juga memulainya sejak 2019 dengan negeri. Dengan sistem pembayaran
mengurangi ketergantungan pada meluncurkan Quick Response Code digital yang mandiri dan aman, kita tidak
platform asing yang seringkali memiliki Indonesian Standard (QRIS). Tidak bisa hanya melindungi data dan bisnis lokal,
dominasi pasar yang kuat. Hal ini penting dimungkiri, aplikasi pembayaran itu tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi
untuk mendukung pertumbuhan bisnis telah mampu berbicara banyak dalam menuju masa depan yang lebih tangguh.
lokal, apalagi di tengah persaingan global menjawab kebutuhan masyarakat soal Dimulai dari kedaulatan dalam sistem
yang semakin ketat. Ditambah lagi, setiap pembayaran nontunai. pembayaran.*

www.stabilitas.id Edisi 214 / 2025 / Th.XX 15