Page 19 - Stabilitas Edisi 214 Tahun 2025

Estimate Report on Foreign Trade
Barriers 2025 yang diterbitkan pada GERBANG PEMBAYARAN
31 Maret 2025, United States Trade NASIONAL (GPN)
Representative (USTR) mencatat
sejumlah hambatan tarif maupun BANK INDONESIA (BI) telah meluncurkan GPN untuk
nontarif yang dihadapi negara tersebut menyatukan saluran pembayaran kartu debit antar bank.
dengan para mitra dagang, termasuk Dengan GPN, kartu debit yang berlogo garuda merah
Indonesia. Penggunaan QRIS pun turut dapat digunakan di seluruh mesin EDC (Electronic Data Capture) di Indonesia,
disorot. terlepas dari bank yang menerbitkannya. Ini bertujuan untuk meningkatkan
Laporan tersebut menyebutkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan transaksi pembayaran.
bahwa bank dan perusahaan penyedia
jasa pembayaran asal Amerika Serikat QRIS adalah standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan
merasa tidak dilibatkan saat Bank oleh Bank Indonesia untuk dig unakan dalam memfasilitasi
Indonesia membuat kebijakan mengenai transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS dikembangkan
KURSI. “Stakeholder internasional tidak oleh industri sistem pembayaran
diberitahu potensi perubahan akibat bersama dengan Bank Indonesia. TRANSAKSI QRIS NASIONAL
kebijakan ini ataupun diberi kesempatan QRIS merupakan game changer 2020 124,11 juta Rp8,21 triliun
untuk memberi pandangan mengenai dalam pembayaran digital yang 2021 374,69 juta Rp27,63 triliun
sistem ini, termasuk bagaimana QRIS diarahkan untuk mendorong inklusi 2022 1 miliar Rp99,98 triliun
bisa didesain untuk terkoneksi dengan dan konektivitas pembayaran lintas 2023 2,14 miliar Rp226 triliun
sistem pembayaran yang sudah ada,” tulis bank hingga negara. 2024 6,24 miliar Rp659,93 triliun
USTR.
Selain itu pemerintah AS juga BI-Fast adalah sistem pembayaran cepat yang
memprotes aturan terkait pembatasan dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung
kepemilikan asing sebesar 20 persen transaksi keuangan secara digital. Sistem ini dapat
pada perusahaan yang ingin memperoleh memproses transaksi dengan cepat, aman, dan efisien, serta dapat digunakan
pengalihan lisensi untuk berpartisipasi dengan berbagai instrumen pembayaran seperti transfer kredit, transfer debit, dan
dalam GPN. Serta aturan yang melarang kartu debit.
penyediaan layanan pembayaran
elektronik lintas batas untuk transaksi BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) adalah sistem pembayaran
debit dan kartu kredit ritel domestik. nontunai dengan nilai besar yang dikelola oleh Bank Indonesia.
Protes tersebut kemudian menjadi Sistem ini memungkinkan transfer dana antar bank secara langsung
salah satu bahasan dalam negosiasi dan real-time, serta memastikan keamanan dan efisiensi transaksi.
kebijakan tarif yang dikenakan AS kepada
Indonesia. Airlangga Hartarto, Menteri
Koordinator Perekonomian mengatakan,
pemerintah telah berkoordinasi dengan transaksi keuangan,” kata Direktur kebergantungan ekonomi pada sistem
Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Ekonomi Celios Nailul Huda. keuangan dan pembayaran negara lain
Keuangan (OJK) terkait masukan dari Menurut Nailul, protes QRIS bisa berkurang.
pihak AS. “Kami sudah berkoordinasi itu disebabkan karena AS tidak Iwan menerangkan, GPN
dengan OJK dan Bank Indonesia, mendapatkan untung atas sistem menyatukan sistem antarbank nasional,
terutama terkait dengan payment yang pembayaran mandiri yang dimiliki membuat kartu debit lokal bisa
diminta oleh pihak Amerika,” ujar negara-negara lain termasuk Indonesia. digunakan lintas jaringan domestik.
Airlangga. Selain itu, Amerika Serikat juga merasa Sementara QRIS menyederhanakan
Namun begitu, banyak pengamat Indonesia tidak melibatkan Visa dan pembayaran digital lewat satu QR Code
yang meminta agar pemerintah tidak Mastercard dalam sistem pembayaran untuk semua platform—OVO, DANA,
meluluskan permintaan AS terkait nasional melalui QRIS. Gopay, ShopeePay, dan lainnya.
layanan QRIS dan GPN. “Ketika Pengamat ekonomi politik Iwan “QRIS bukan cuma efisien, tapi
kebijakan QRIS ini diganggu sama Nurdin, juga menambahkan bahwa juga murah (nyaris tanpa biaya untuk
pihak AS, yang dirugikan adalah pihak QRIS dan GPN itu adalah langkah UMKM), mudah digunakan, dan sangat
Indonesia karena masyarakat tidak strategis menuju kedaulatan ekonomi relevan dengan gaya hidup digital,”
mendapatkan layanan yang ideal untuk Indonesia. Dengan adanya sistem itu tambah dia.*

www.stabilitas.id Edisi 214 / 2025 / Th.XX 19