Page 80 - Stabilitas Edisi 214 Tahun 2025

BUMN INSIGHT

masih aktif, meski keputusan akhirnya
diserahkan ke forum musyawarah desa
masing-masing (musdesus).
Ferry menekankan bahwa nama
koperasi harus diajukan secara resmi
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH) milik Kementerian Hukum dan
HAM agar tercatat sebagai entitas legal
yang sah. Dia juga menyebut bahwa
koperasi desa akan menjadi pintu
distribusi langsung berbagai program
bantuan pemerintah, seperti pupuk
bersubsidi, tabung gas, dan bahan pokok
lainnya. Dengan demikian, koperasi
tidak hanya menjadi aktor ekonomi, tapi
juga alat kebijakan sosial yang langsung
menyentuh masyarakat desa.
Program Kopdes
Merah Putih dinilai Risiko Besar
akan sukses jika mitigasi risiko. Adapun mitigasi risiko Akan tetapi, isu SDM itu juga
berhasil menarik itu berupa optimalisasi penggunakan yang memberikan ancaman serius
kembali sarjana teknologi saat monitoring dan evaluasi bagi keberlanjutan kopdes tersebut.
desa untuk pulang setelah Koperasi Merah Putih beroperasi. Kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan
kampung dan Selain itu, peningkatan kapasitas SDM itu diungkapkan, pengamat ekonomi
mengelola koperasi pengelola koperasi melalui pelatihan dari Universitas Islam Sumatera Utara,
secara profesional. dan pendampingan secara integratif Gunawan Benjamin. Dia menilai tantangan
dan berkelanjutan terus dilakukan. terbesar adalah kesiapan SDM dan tata
“Saya optimistis kalau sistem diperkuat, kelola koperasi. “Jika tidak ditangani
masalah fraud bisa diatasi,” ujar dia. dengan cermat, koperasi bisa terjebak
Sementara itu, Wakil Menteri hanya menjadi perpanjangan tangan
Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan distribusi anggaran, bukan sebagai motor
kementeriannya telah menjalin ekonomi desa,” ujarnya.
kesepakatan dengan lembaga lain seperti Gunawan juga menyoroti potensi
Kejaksaan Agung untuk mitigasi potensi tumpang tindih kelembagaan di tingkat
fraud atau mismanagement. “Berdasarkan desa, mengingat sudah banyak lembaga
feasibility study, kopdes ini cenderung ekonomi desa yang eksis seperti
akan untung,” kata Ferry. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Hingga awal Mei, tercatat sebanyak Ia menyarankan agar pemerintah
9.835 koperasi desa telah terbentuk. menyiapkan pendampingan yang kuat
Jumlah ini diperkirakan terus bertambah agar koperasi tidak hanya dikelola secara
menjelang peluncuran resmi. Pemerintah administratif, tapi juga memiliki arah
juga merencanakan integrasi terhadap bisnis yang jelas.
sekitar 130.000 koperasi lama yang Senada, pengamat ekonomi-politik

80 Edisi 214 / 2025 / Th.XX www.stabilitas.id