Page 29 - Stabilitas Edisi 212 Tahun 2025
P. 29
Gambar 1. Perkembangan Porsi Belanja Pemerintah Pusat
2020-2025 (Persen)
Sumber : Kementerian Keuangan, 2024
pembatalan kenaikan PPN 12 persen ditargetkan sebesar Rp3.621,3 triliun.
tersebut. Pembatalan kenaikan pajak Angka ini naik 8,9 persen dari tahun 2024
sebesar 12 persen menghilangkan potensi yang sebesar Rp3.325,1 triliun.
penerimaan negara sekitar Rp75 triliun. Belanja utang (pembayaran pokok
Meski terlihat kecil, angka Rp75 triliun utang ditambah bunga) menjadi jenis
adalah easy money bagi penerimaan pengeluaran tunggal terbesar dalam APBN
negara karena sifat pajak yang menjadi 2025. Dari total belanja sebesar Rp3.324,1
penerimaan negara paling mudah diambil, triliun, 37,3 persen atau Rp1.353,2
dibandingkan dengan jenis pajak lain yang dibelanjakan untuk pembayaran
perlu usaha lebih. kewajiban utang. Kewajiban utang ini
terdiri dari cicilan pokok sebesar Rp800,3
arus diakui bahwa kado Fiskal 2025 triliun dan pembayaran bunga sebesar
pertama Pemerintah Indonesia Kondisi fiskal 2025 tak disangkal lagi Rp552,9 triliun.
di awal 2025 yang mengejutkan tengah menghadapi tantangan tidak Surat Berharga Negara (SBN) menjadi
Hadalah pembatalan kenaikan ringan. Berjalannya pemerintahan baru porsi terbesar dalam pos pembayaran
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dengan segala tambahan anggaran dan utang. Cicilan pokok utang Surat Berharga
sudah digaungkan. Bahkan sesaat setelah adanya kewajiban pembayaran utang dan Negara (SBN) tercatat Rp705,5 triliun
pemerintahan baru terbentuk. Kebijakan bunga utang negara yang tidak sedikit dan nonSBN Rp94,8 triliun. Sementara
PPN 12 persen yang semula direncanakan tentu menjadi pekerjaan rumah bagi itu, pembayaran bunga terdiri dari
untuk berlaku secara umum kini hanya pengelolaan dana negara. Pemerintahan pembayaran bunga utang dalam negeri
akan diterapkan pada barangbarang baru dan tahun fiskal baru memerlukan Rp497,6 triliun dan utang luar negeri
mewah. anggaran tambahan dibandingkan tahun Rp55,2 triliun.
Keputusan tersebut tentu tahun sebelumnya. Tambahan anggaran Porsi pembayaran bunga utang
menghadirkan konsekuensi lain dalam yang paling kentara adalah terkait adanya terhadap total belanja pemerintah pusat
pengelolaan fiskal 2025 dan di tahun tambahan kementerian /lembaga/ badan meningkat Pada 2020, porsinya sebesar
tahun mendatang. Meski begitu, kebijakan baru, dan juga beberapa pos jabatan baru. 17,14 persen meningkat sebesar 3,39
pembatalan kenaikan PPN cukup Di sisi lain, pemerintahan baru di persen pada 2025 menjadi 20,53 persen
melegakan bagi kelas menengah ke bawah bawah kepemimpinan Presiden Prabowo atau Rp800,3 triliun. Porsi ini belum
yang masih berjibaku dengan ekonomi Subianto dihadapkan pada kewajiban mencakup cicilan pokok utang yang pada
yang masih belum stabil pasca pandemi pembayaran utang dan bunga utang 2025 saja mencapai perkembangan utang
Covid19. negara yang tidak sedikit. Ditambah lagi dan bunga utang 20152024. (Gambar 1)
Pemerintah kini harus memutar otak adanya kebutuhan anggaran tambahan Posisi utang Indonesia masih di
menambah alternatif pendapatan guna untuk menjalankan programprogram bawah ambang batas. Sesuai dengan UU
menambal potensi yang hillang akibat prioritas. Pada APBN 2025, pos belanja No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio
www.stabilitas.id Edisi 212 / 2025 / Th.XX 29
