Page 30 - Stabilitas Edisi 212 Tahun 2025

RISET

Tabel 1. Target Perkembangan Rasio Utang terhadap PDB sumber penerimaan negara. Beberapa
langkah strategis yang dapat diambil
Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 untuk jangka pendek dan jangka panjang.
Ekspektasi Rasio Utang 37,82 - 38,71 37,59 - 38,45 37,12 - 38,09 36,73 - 37,92 36,26 -37,53 Pertama, dalam jangka pendek,
terhadap PDB 2025-2029 efisiensi anggaran APBN menjadi penting.
Sumber : Kementerian Keuangan, 2024 Efisiensi ini APBN ditujukan dengan
mengurangi rapat­rapat hotel yang tidak
utang Pemerintah adalah maksimal 60 10,58­11,48 persen terhadap PDB. penting. Apabila rapat daring bisa menjadi
persen. Pada 2024, rasio utang terhadap Sedangkan penerimaan pajak pada opsi terbaik, maka perjalanan dinas
PDB sebesar 39,13 persen. Angka ini jauh tahun 2029 diperkirakan mencapai 9,34­ ataupun rapat di luar kota adalah hal
di bawah negara sekawasan semisal 10,24 persen terhadap PDB. Angka ini yang bisa dilakukan guna penghematan
Malaysia (67,3 persen PDB), Tiongkok (83,6 masih lebih rendah dibandingkan dengan anggaran. Selain penghematan belanja
persen PDB) dan India (82,7 persen PDB). Thailand. Target peningkatan rasio rapat, prioritas program yang jelas
Meskipun demikian, ruang fiskal perpajakan tersebut di atas utamanya outputnya harus menjadi perhatian
2025 semakin menyempit yang didorong oleh implementasi National utama. Evaluasi menyeluruh terhadap
menjadikan keleluasaan pemerintah Logistic Ecosystem (NLE) yang dilakukan pos­pos anggaran yang tidak produktif
dalam menjalankan program­program secara bertahap. perlu dilakukan.
pembangunan tidak bisa maksimal. Kedua adalah pemberantasan
Terlebih posisi tahun 2025 yang ada di Alternatif korupsi. Korupsi masih menjadi momok
hadapan kita adalah masa­masa krusial Mengoptimalkan peran fiskal negara yang menggerogoti keuangan negara.
dalam rangka rangkaian pencapaian adalah kewajiban setiap pemerintahan. Penguatan lembaga anti­korupsi dan
Indonesia Emas 2045. Hal yang paling Salah satu caranya adalah dengan penegakan hukum yang tegas dapat
nyata adalah optimalisasi bonus mengoptimalkan penerimaan perpajakan menghemat triliunan rupiah anggaran
demografi yang berpotensi tidak bisa yang selama ini belum tergali. Opsi negara yang selama ini bocor akibat
maksimal karena adanya keterbatasan menaikkan tarif harus digali secara praktik korupsi. Pemberian
anggaran. (Tabel 1) mendalam agar tidak menimbulkan Ketiga memperluas basis pajak.
gejolak. Rendahnya rasio pajak terhadap PDB
Potensi Penerimaan Peristiwa tarik ulur penerapan PPN 12 Indonesia menandakan masih besarnya
Pemerintah harus memeras keringat persen harus menjadi titik balik perluasan ruang untuk meningkatkan penerimaan
dan memutar otak untuk meningkatkan basis pajak Indonesia agar target rasio pajak melalui perluasan basis pajak.
pendapatan negara, salah satunya dari perpajakan bisa meningkat. Pembatalan Apabila ada kenaikan rasio pajak 3
pajak. Kenapa pajak ? Karena masih kenaikan PPN 12 persen menjadi alat persen saja, maka akan ada penambahan
ada potensi pajak yang belum tersentuh untuk tetap menjaga daya beli. Meski pendapatan negara kurang lebih Rp330
dengan beragam konstrain yang ada. demikian, pemerintah kini dihadapkan triliun, mengacu kepada Produk Domestik
Rasio perpajakan Indonesia masih pada tantangan untuk mencari alternatif Bruto 2023 sebesar Rp11.700 triliun.
ketinggalan dibandingkan dengan negara­ Gambar 2. Tax Ratio Negara-Negara ASEAN, Jepang, dan
negara ASEAN. China 2021
Indonesia masih harus berjuang
meningkatkan rasio pajaknya. Sebagai
contoh Jepang memiliki rasio perpajakan
sebesar 33,2 persen pada tahun 2021, jauh
di atas rata­rata kawasan. Kemudian China
berada di posisi kedua dengan 20,1 persen
pada tahun 2022. Di antara negara­negara
ASEAN, Thailand mencatat rasio tertinggi
sebesar 15,7 persen, diikuti oleh Vietnam
dan Filipina yang keduanya mencapai
15,2 persen pada tahun 2021. Kemudian
Kamboja 10,9 persen, Malaysia 11,4
persen dan Laos 9,7 persen. (Gambar 2)
Pemerintah menargetkan rasio
perpajakan Indonesia pada 2029 bekisar Sumber : Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023, OECD (2023).

30 Edisi 212 / 2025 / Th.XX www.stabilitas.id