Page 31 - Stabilitas Edisi 212 Tahun 2025

Pemerintah menghadapi tantangan
pengelolaan pendapatan negara mengingat
adanya beberapa kebijakan baru yang
diterapkan saat ini.

Angka tersebut masih bisa ditambah Misalnya PPh bagi UMKM dengan Pembatalan kenaikan PPN 12 persen
dengan efisiensi anggaran dengan omzet bruto Rp4,8 miliar per tahun secara umum sejatinya membuka
memerangi korupsi dan meningkatkan sebesar 0,5 persen. Hal ini sesuai peluang bagi pemerintah untuk
efisiensi anggaran. Apabila APBN bisa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor melakukan reformasi perpajakan yang
dihemat 5 persen saja, maka ada potensi 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian lebih komprehensif. Selain itu, kebijakan
penghematan senilai Rp150 triliun. Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. ini juga dapat menjadi momentum
Dengan demikian ada tambahan Rp480 Aturan ini mengatur wajib pajak pribadi untuk mengevaluasi strategi perpajakan
triliun, jauh di atas potensi kenaikan PPn pengusaha maupun badan yang dapat secara menyeluruh. Pemerintah perlu
12 persen yang sebesar Rp75 triliun. menggunakan tarif pajak UMKM setengah mencari keseimbangan antara upaya
Memperluas basis pajak menjadi harus persen secara terbatas yang terhitung peningkatan penerimaan negara
sejalan dengan semangat mengonversi sejak tahun pengajuan sesuai bentuk dan menjaga stabilitas ekonomi
informalitas perekonomian Indonesia usahanya. masyarakat. Keputusan pembatalan
yang masih besar. Informalitas di sini Usaha berikutnya adalah kenaikan PPN 12 persen secara umum
maksudnya adalah masih banyaknya meningkatkan efektivitas pengawasan menunjukkan bahwa pemerintah
usaha­usaha perekonomian yang belum pajak dengan adopsi teknologi digital mendengarkan aspirasi masyarakat
terdaftar secara resmi, terutama usaha untuk mendeteksi potensi kebocoran dan mempertimbangkan dampak
menengah. Alhasil, usaha ini tidak bisa pajak. Sejalan dengan itu, pemerintah ekonomi secara lebih luas tanpa harus
menjadi basis pajak yang apabila dilihat harus menjadi pendamping baik bagi mengganggu APBN 2025 secara berarti
secara omset sudah memenuhi kriteria UMKM yang hendak mengubah statusnya jika perluasan basis pajak dan efisiensi
pengenaan pajak. menjadi formal. anggaran di lakukan. *

www.stabilitas.id Edisi 212 / 2025 / Th.XX 31