Page 389 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

IGA Gangga Santi Dewi: Konstruksi Hukum Tentang Ganti Rugi Non Fisik ... 381

2) Kebijakan ganti rugi non fisik pada pengadaan tanah yang ditetapkan oleh P2T harus
beorientasi pada keadilan substantif dengan landasan hukum progresif berdasarkan
Pancasila dan UUDN RI 1945.
3) Penafsiran Pasal 33 huruf f UUPT Tahun 2012 dilakukan secara progresif dengan

memasukkan aspek sosial, agama dan budaya dalam menentukan bentuk dan
besarnya ganti rugi non fisik.
4) Adanya aturan yang jelas mengenai transparansi informasi hasil penilaian dari

Penilai Harga Independen (appraisal) kepada pihak yang berhak atas tanah dan
warga yang terkena dampak kerugian akibat pembangunan untuk kepentingan
umum dalam UUPT Tahun 2012.
5) Dasar dalam menentukan bentuk dan kriteria ganti rugi non fisik pada pengadaan

tanah harus memperhatikan survei sosio-ekonomi. Kriteria ganti rugi non fisik
meliputi :
a. Aset yang hilang dan kehilangan manfaat tanah selama ganti rugi belum diterima
(akibat pemblokiran tanah).

b. Pembentukan kembali lahan yang produktif
d. Akses ke pekerjaan.
e. Hunian, infrastruktur, dan pelayanan sosial.

f. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan
g. Perbaikan dan peningkatan mata pencaharian.
h. Ganti rugi pengembangan masyarakat.
i. Ganti rugi akibat polusi udara dan polusi suara.

6) Diaturnya batas validitas hasil penilaian dari penilai independen, dengan waktu 6
bulan untuk dinilai kembali apabila uang ganti rugi belum diterima warga.
7) Stuktur kepanitiaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dalam hal ini P2T
jangan hanya yang berasal dari instansi pemerintah saja (Pemerintah Daerah dan

Badan Pertanahan Nasional) akan tetapi juga melibatkan dari tokoh masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.
Hukum progresif berdasar dari asumsi bahwa kehadiran hukum bukan untuk dirinya

sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, itulah sebabnya ketika terjadi
permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan
manusianya yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Dalam konteks penen-
tuan bentuk dan besarnya ganti rugi non fisik yang berbasis hukum progresif, perlu diwu-

judkan keadilan progresif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan agar dalam praktek dalam
menentukan ganti rugi non fisik dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum
lebih menekankan pada substansi, sehingga yang dihasilkan adalah keadilan progresif.

Metode menuju terwujudnya keadilan substantif dalam penentuan bentuk dan besarnya
ganti rugi non fisik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut bisa