Page 393 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

PERMASALAHAN PENGADAAN TANAH PADA
1
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK KEPENTINGAN UMUM

3
2
Titin Rohayati , Suryanto , Gunung Radjiman 4
Universitas Gadjah Mada

Abstrak
Regulasi yang mengatur tentang kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum
di Indonesia belum efektif dalam menjamin kelancaran proses pembebasan lahan. Ketidakefektifan
regulasi dapat dilihat dari maraknya konflik-konflik pertanahan yang muncul dalam setiap proses
pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Fokus dari penyusunan makalah ini
adalah untuk mengungkap akar permasalahan dan penyebabnya dari pelaksanaan kegiatan
pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kepentingan umum pada kasus Proyek Jalur
Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Provinsi DI. Yogyakarta. Makalah disusun berdasarkan penelitian
dengan menggunakan metode induktif kualitatif untuk menangkap proses pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang sebenarnya terjadi di lapangan dan untuk mendeskripsikan permasalahan
serta faktor-faktor yang menjadi peyebabnya. Makalah ini mengungkapkan kelemahan dalam
implementasi regulasi terkait pengadaan tanah yang belum memenuhi unsur-unsur keadilan.
Regulasi yang mengatur tentang kegiatan pengadan tanah untuk pembangunan kepentingan umum
berupa UU No. 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya belum dapat menjamin kelancaran
proses pembebasan lahan sepanjang kebijakannya belum memenuhi unsur-unsur keadilan dan
kompensasinya belum memperhatikan jaminan livelihood warga terdampak pengadaan tanah.
Kata kunci: permasalahan pengadaan tanah, kepentingan umum, livelihood.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang
Upaya Pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait pengadaan tanah
untuk pembangunan kepentingan umum telah dilakukan sejak tahun 1960 dengan terbitnya

peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Regulasi terkait pengadaan tanah kemu-
dian mengalami berbagai perubahan. Adanya beberapa kali perubahan regulasi dalam
pengadaan tanah karena dipandang tidak sesuai sebagai landasan hukum dalam rangka
melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum maupun persoalan yang timbul

dalam pengadaan tanah selama ini. Regulasi terakhir terkait pengadaan tanah diterbitkan
oleh Pemerintah dalam bentuk Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Namun demikian hadirnya regulasi

tersebut ternyata belum mampu meredusir timbulnya konflik-konflik dalam pengadaan
tanah yang ditunjukkan dengan masih bermunculannya berbagai permasalahan pada setiap
proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bahkan, Menteri Koordinator (Menko)
Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa permasalahan pengadaan tanah

menyumbang 44% permasalahan yang ada dalam upaya pembangunan infrastruktur
berkelanjutan guna pemerataan ekonomi.

1 Artikel adalah bagian dari hasil penelitian Tesis tahun 2016
2 Mahasiswa S2 MPKD, Fakultas Tenik Arsitektur dan Perencanaan UGM, email: titin_er@yahoo.co.id
3 Dosen Fakultas Tenik Arsitektur dan Perencanaan UGM, Jl. Grafika No.2, Kampus UGM, Yogyakarta
4 Dosen Fakultas Tenik Arsitektur dan Perencanaan UGM, Jl. Grafika No.2, Kampus UGM, Yogyakarta
385