Page 396 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 396

388    Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya




             A.  Kendala Administrasi Pertanahan dalam Penentuan Pihak yang Berhak
                 Menerima Ganti Kerugian
                  Dalam UU No. 2 Tahun 2012 pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa pihak yang berhak

             adalah  pihak  yang  menguasai  atau  memiliki  objek  pengadaan  tanah.  Semua  pihak  yang
             berhak  tersebut  harus  dapat  menunjukkan  bukti  legal  formal  pemilikan,  pemanfaatan
             maupun penguasaannya. Dalam implementasinya, ada banyak ketidaksinkronan antara bukti

             legal formal dengan kenyataan di lapangan sehingga berujung pada konflik.


















              Gambar 2.  Kategorisasi “Administrasi Pertanahan” dalam Permasalahan Pengadaan Tanah
                                                (Sumber: Peneliti, 2016)


                  Penentuan  pihak  yang berhak  harus  didasarkan  pada  kepemilikan  alat  bukti  peman-
             faatan maupun penguasaan tanah cukup menyulitkan Satgas inventarisasi dan identifikasi
             dalam  menentukan  pihak  yang  berhak  pada  tanah-tanah  berstatus  SG/PAG  serta  tanah
             tutupan. Dengan adanya UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta, SG/PAG

             yang oleh UUPA 1960 (berlaku di DIY pada tahun 1984) dapat menjadi tanah negara (Hak
             Menguasai Negara), beralih kembali menjadi tanah kerajaan. Maka, tidak lagi dikenal tanah
             negara di DIY. Di DIY, subyek hak atas tanah adalah badan hukum khusus bagi Kasultanan

             dan Kadipaten, yaitu ‘Badan Hukum Warisan Budaya’. Ia bukan badan hukum publik dan
             juga bukan badan hukum privat seperti yang dikenal dalam administrasi ketatanegaraan di
             Indonesia, namun ‘badan hukum khusus’. Status tanahnya diputuskan sebagai ‘tanah milik’,
             sehingga  tidak  tepat  jika  dikatakan  bahwa  badan  hukum  tersebut  menerima  pelimpahan

             kewenangan  seturut  pengertian  hak  menguasai  negara  yang  ada.  Hal  tersebut  menjadi
             permasalahan karena dalam implementasinya, Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan ganti
             kerugian kepada pemilik tanah, yaitu Sultan/Pakualam sebagai pihak yang berhak, sementara
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401