Page 401 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Titin Rohayati, Suryanto, Gunung Radjiman: Permasalahan Pengadaan Tanah pada ... 393

sosialisasi, konsultasi publik maupun musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Asas
kesetaraan yang merupakan prinsip dari musyawarahpun tidak tercantum dalam asas-asas
pengadaan tanah pada pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2012. Perpres nomor 71 Tahun 2012 sebagai
peraturan pelaksaanaan UU nomor 2 tahun 2012 juga hanya mengatur mengenai jangka

waktu dan pihak yang terlibat dalam proses musyawarah. Belum adanya petunjuk teknis
pelaksanaan musyawarah baik dalam proses sosialisasi, konsultasi publik maupun musyawa-
rah penetapan bentuk ganti kerugian menyebabkan Panitia Pengadaan Tanah menggunakan

cara-cara paling mudah demi efisiensi waktu dalam pelaksanaan musyawarah meskipun
terkadang hal tersebut tidak efektif dalam mempertemukan kebutuhan dan kepentingan
antar pihak.

C. Kompensasi Belum Memberikan Jaminan Livelihood Bagi Warga Terdampak
Pengadaan Tanah
Permasalahan ketiga terkait kompensasi merupakan permasalahan paling krusial dalam
proses pengadaan tanah. Selama ini, kompensasi dinilai belum memberikan jaminan

livelihood bagi pemilik tanah. Regulasi yang ada pun belum sepenuhnya berpihak pada
kepentigan kesejahteraan rakyat. Komitmen Pemerintah untuk menjadikan tanah bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat masih dipertayakan melalui regulasi pengadaan tanah.

Belum adanya aturan tersendiri yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penilaian ganti
kerugian sama halnya menyerahkan semua bentuk penafsiran “layak dan adil” dalam peni-
laian ganti kerugian kepada Tim Penilai yang berakibat pada perbedaan metode dan
subyektifitas dalam penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai. Seberapa jauh ruang lingkup

dari kerugian lain yang dapat dinilai dan seberapa besar ganti rugi yang diberikan harus
diatur dalam standar yang jelas sehingga Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah dapat memiliki
referensi yang sama dalam melakukan penilaian. Standar tersebut diharapkan tidak hanya
berfungsi sebagai refererensi bagi lembaga/tim penilai harga tanah dalam melaksanakan

tugasnya secara independen, tetapi juga sebagai alat kontrol yang transparan bagi masyarakat
sehingga keresahan yang sebagaian diakibatkan oleh kebutaan tentang proses dan besarnya
ganti rugi dapat teredusir.

Tidak adanya mekanisme penanganan warga terdampak sebagai bagian dari mekanisme
kontrol atas pelaksanaan pengadaan tanah, pengutamaan ganti kerugian dalam bentuk uang
maupun bentuk lain yang tidak diikuti dengan program pemulihan kondisi sosial ekonomi
masyarakat terdampak mengindikasikan bahwa Pemerintah menyerahkan semua tanggung

jawab pemulihan kehidupan pasca pengadaan tanah kepada pemilik tanah. Bagaimana pemi-
lik tanah memanfaatkan uang ganti ruginya, apakah mereka mampu dan dapat memperoleh
tanah pengganti? Apakah mereka dapat mendirikan rumah kembali? Apakah pekerjaan yang

hilang dapat tergantikan? Apakah lahan pertanian yang hilang dapat diperoleh di lokasi yang
lain? Hal tersebut belum menjadi prioritas dalam penanganan permasalahan pengadaan