Page 399 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Titin Rohayati, Suryanto, Gunung Radjiman: Permasalahan Pengadaan Tanah pada ... 391

Gambar 3. Kategorisasi “Informasi dan Komunikasi” dalam Permasalahan Pengadaan Tanah
(Sumber: Peneliti, 2016)

Metode musyawarah perorangan antara warga dengan P2T, meskipun secara regulasi
tidak bertentangan, namun hal tersebut tidak efektif dalam menjembatani kepentingan atara
pemilik tanah dengan Pemerintah. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh

Sumarto (2010) bahwa akar permasalahan konflik pertanahan dalam garis besarnya dapat
ditimbulkan oleh 5 hal, salah satu diantaranya adalah konflik hubungan, yang disebabkan
karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengu-

langan perilaku yang negatif. Dalam kegiatan pengadaan tanah ini, metode komunikasi
dalam musyawarah yang tidak tepat berakibat pada timbulnya berbagai perbedaan persepsi
dan prasangka yang berujung pada adanya resistensi dari masyarakat. Lebih lanjut Effendi
(1993) menjelaskan bahwa prasangka merupakan salah satu hambatan berat bagi suatu

kegiatan komunikasi karena orang yang mempunyai prasangka belum apa-apa sudah
bersikap curiga dan menetang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. Prasang-
ka inilah yang berkembang di masyarakat, kecurigaan masyarakat bahwa pemerintah kurang

transparan dan terbuka dalam melakukan proses ganti kerugian tanah, sehingga masyarakat
merasa tidak adil serta menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Beberapa persepsi
masyarakat yang muncul setelah musyawarah diantaranya adalah:
a. Informasi besaran dan waktu pembayaran ganti kerugian serta rencana relokasi/tanah

pengganti yang belum bisa diperoleh saat sosialisasi maupun konsultasi publik, meskipun
secara regulasi hal tersebut dibenarkan, namun menimbulkan prasangka dari masyarakat
tentang adanya ketidakterbukaan informasi;