Page 400 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

392 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

b. Penilaian ganti rugi didasarkan pada hasil penilaian dari Lembaga Penilai (Appraisal)
yang menilai besarnya ganti rugi dengan mekanisme tersendiri, tanpa penjelasan terlebih
dahulu sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah akan mempermainkan
masyarakat;

c. Dengan adanya pengaturan tentang penitipan di pengadilan (konsinyasi), menimbulkan
anggapan bahwa masyarakat hanya dihadapkan pada 1 (satu) pilihan, yaitu apabila tidak
menerima/keberatan dengan nilai ganti rugi, maka uang ganti rugi akan dititipkan di

pengadilan setempat, sehingga beberapa masyarakat “terpaksa” menerima hasil pene-
tapan musyawarah.
Dalam pelaksanaan musyawarah pengadaan tanah yang terjadi di beberapa lokasi pene-
litian, musyawarah dilakukan secara perseorangan antara satu warga dengan P2T sehingga

membawa tekanan psikologis tersendiri bagi warga karena hal tersebut sama saja menem-
patkan warga selaku masyarakat terdampak pengadaan tanah dalam posisi tawar yang lebih
lemah mengingat sebagian besar warga terdampak merupakan petani dengan latar belakang
pendidikan formal yang kurang memadai, keterbatasan wawasan dan sulit komunikasi. Posisi

yang lemah tersebut terlihat dari ketakutan masyarakat mendengar kata “pengadilan” jika
mereka tidak sepakat mengenai besaran dan bentuk ganti kerugian. Hal tersebutlah yang
menyebabkan hasil-hasil musyawarah belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat,

karena meskipun mereka menandatangani hasil kesepakatan musyawarah, namun dilakukan
secara terpaksa. Metode musyawarah tersebut tidak sejalan dengan pengertian musyawarah
menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pem-
bangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 1 ayat (10) yang menyebutkan musyawarah

sebagai kegiatan saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat serta
keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan
masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesetaraan dan
kesukarelaan antar pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain

yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah. Dari pengertian musya-
warah tersebut terlihat bahwa terdapat unsur saling mendengar, saling menerima pendapat
dan keinginan yang berarti terjadi dialog dua arah serta berprinsip pada kesetaraan, yaitu

kedudukan yang sederajat antar pihak. Melengkapi pemaknaan yuridis dari musyawarah,
Mahkamah Agung melalui keputusannya nomor 2263/PDT/1993 merumuskan pengertian
musyawarah sebagai perjumpaan kehendak antara pihak-pihak yang tersangkut tanpa rasa
takut dan paksaan. Dalam yurisprudensi tersebut, prasyarat musyawarah adalah adanya

perjumpaan kehendak anta pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang mem-
butuhkan tanah dan adanya jaminan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah
tersebut dari rasa takut, tertekan akibat paksaan, intimidasi, terror apalagi kekerasan.

Di sisi lain, regulasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum belum
mengatur mengenai metode, asas-asas dan prinsip dalam musyawarah baik dalam proses