Page 402 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

394 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

tanah. Padahal pemasalahan tidak hanya terhenti pada dibayarkannya ganti kerugian oleh
pemerintah sehingga pemerintah merasa sudah memenuhi kewajibannya.

Gambar 4. Kategorisasi “Kompensasi” dalam Permasalahan Pengadaan Tanah
(Sumber: Peneliti, 2016)

Tujuan dari dilaksanakannya pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum
adalah perolehan tanah untuk pembangunan infrasturktur guna peningkatan pertumbuhan
ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara sehingga dalam
rangkaian tahapan proses pengadaan tanah sudah seharusnya juga bermuara pada tujuannya,

yaitu kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara. Masyarakat terdampak pengadaan tanah
merupakan subyek pertama yang seharusnya merasakan manfaat dari adanya kegiatan
pengadaan tanah karena melalui tanah mereka-lah infrastruktur tersebut akan dibangun,

sehingga aspek-aspek pendukung untuk kesejahteraan warga terdampak perlu diperhatikan.
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, manifes-
tasi dari tujuan mensejahterakan rakyat, bangsa dan negara dilakukan melalui pemberian
ganti kerugian yang layak dan adil, namun dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 2012 maupun

peraturan pelaksanaannya tidak dirinci dan dijelaskan mengenai apa dan bagaimana ganti
kerugian yang layak dan adil. Yang tercantum justru pasal-pasal yang secara tersirat “memak-
sa” bahwa bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah adalah berbentuk uang tunai. Pasal

75 PP 71 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan
bahwa dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, pelaksana pengadaan tanah
mengutamakan ganti rugi dalam bentuk uang. Selanjutnya pada Pasal 77 ayat (5) PP 71 Tahun
2012 menyebutkan bahwa pemberian ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti dilaku-

kan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak tanpa menunggu tersedianya