Page 406 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

398 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Dalam konsep keadilannya, Nuruddin (1995) juga mengemukakan bahwa konsep
keadilan dalam Al Quran membawa implikasi terhadap tanggungjawab moral. Tanggung-
jawab moral Negara dalam kegiatan pengadaan tanah adalah pemulihan kondisi sosial
ekonomi guna pencapaian kesejahteraan warga terdampak pengadaan tanah sebagai subyek

yang secara langsung menjadi “korban” pembangunan infrastruktur untuk kepentingan
umum. Lebih lanjut Mansyur (1985) menyebutkan bahwa keadilan sosial salah satunya dapat
diartikan sebagai pengembalian hak-hak yang hilang kepada yang berhak. Mengembalikan

hak-hak yang hilang kepada yang berhak dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan
umum adalah semua haknya, baik bersifat materiil maupun non materiil, yang dapat dinilai
maupun tidak dapat dinilai, termasuk didalamnya hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak
atas kenyamanan, berkomunitas dan mengembangkan diri. Hal tersebut dapat dicapai jika

dalam genti kerugian memperhatikan aspek-aspek livelihood dari masyarakat yang kehi-
langan tanahnya.
Warga terdampak pengadaan tanah seharusnya menjadi penerima manfaat pertama atas
terbangunnya infrastruktur untuk kepentingan umum, karena mereka adalah “korban” yang

secara langsung merasakan dampak dari kehilangan tanah untuk pembangunan, sehingga
kepadanya seharusnya diberikan akses untuk dapat menikmati hasil dari pembangunan
tersebut, karena menurut Soemardjono (2009), konsep kepentingan umum selain harus

memenuhi peruntukannya juga harus dapat dirasakan kemanfaatannya (socially profitable
atau for public use atau actual use by the public). Agar warga terdampak dapat merasakan
kemanfaatan adanya pembangunan infrastruktur, maka hal tersebut dapat direalisasikan
melalui program tanah pengganti maupun pemukiman kembali bagi warga terdampak

dengan lokasi tanah yang mendekatkannya dengan infrastruktur yang telah terbangun.
Rencana tersebut dapat disusun bersamaan dengan penyusunan RDTR kawasan tempat
infrastruktur tersebut terbangun. Namun demikian, kebijakan pengadaan tanah yang ada
saat ini belum terbangun secara komprehensif dengan kebijakan yang lain, terutama

kebijakan tentang penataan ruang. Kebijakan pengadaan tanah hanya mengatur soal
kepastian perolehan tanah untuk pembangunan. Keterkaitan dengan penataan ruang hanya
sebatas kesesuaian antara pembangunan infrastruktur yang direncanakan dengan rencana

tata ruang yang ada dan belum mengakomodir penataan ruang setelah infrastruktur tersebut
terbangun.

III. Penutup

Regulasi yang mengatur tentang kegiatan pengadan tanah untuk pembangunan
kepentingan umum yang ada saat ini berupa UU No. 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksa-
naannya belum dapat menjamin kelancaran proses pembebasan lahan sepanjang kebijakan-

nya belum memenuhi unsur-unsur keadilan dan kompensasinya belum memperhatikan
jaminan livelihood warga terdampak pengadaan tanah. Masyarakat terdampak pengadaan