Page 410 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

402 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

B. Pembahasan
1. Politik Hukum Pengadaan Tanah yang Berkeadilan dan Berkepastian
Ajaran negara berdasarkan atas hukum (de rechts staat dan the rule of law) mengandung
pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara

atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan diatas
4
hukum (above to the law) .Indonesia adalah negara hukum ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3)
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam

rumusan ini tidak ada istilah rechtsstaat maupun the rule of law. Sebelum amandemen
rumusan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, terdapat pada bagian Penjelasan UUD 1945,
yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), yang dimaksudkan
yaitu negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan

belaka (machtsstaat).
Pendapat dari Arief Hidayat menyatakan bahwa konsep negara hukum yang dianut
Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila adalah
konsep negara hukum khas Indonesia yang berbeda dengan konsep negara hukum Eropa

Barat (Rechtsstaat) maupun konsep the Rule of Law. Konsep yang dianut oleh negara hukum
Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep rechtsstaat dan juga
bukan the rule of law, tetapi konsep negara hukum baru yaitu konsep negara hukum

Pancasila.Konsep negara hukum Pancasila adalah konsep negara hukum khas Indonesia yang
berbeda dengan konsep negara hukum Eropa Barat (Rechtsstaat) maupun konsep the Rule of
Law. Konsep yang dianut oleh negara hukum Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga
saat ini bukanlah konsep rechtsstaat dan juga bukan the rule of law, tetapi konsep negara

5
hukum baru yaitu konsep negara hukum Pancasila.
Moh. Mahfud MD menyampaikan pendapat, untuk mengetahui konsep negara hukum
yang sebenarnya dianut oleh negara Indonesia adalah dengan melihat pada Pembukaan dan
Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai keseluruhan sumber politik hukum

Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua
6
alasan. Pertama, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan,
dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan

dari politik hukum Indonesia. Kedua, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun
1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia
7
yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Nilai-nilai khas inilah yang membe-
dakan sistem hukum hukum Indonesia dari sistem hukum lain sehingga muncul istilah

4 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Jakarta: FH UII Press, 2003, hlm 11.
5 Arief Hidayat. “NEGARA HUKUM PANCASILA: (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara
Hukum)” dalam Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai nilai Pancasila dalam
Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta 31 Mei-1 Juni 2012. PSP UGM, hlm. 60.
6 Moh. Mahfud M.D., Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012,
hlm. 22.
7 Ibid, hlm. 23.