Page 412 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

404 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

adanya pengaturan dalam konstitusi yang terkait dengan penguasaan sumber daya alam.
Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam UUD NRI
1945 diatur dalam Pasal 33 yang mempertegas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Perwujudan negara untuk mensejahterakan rakyat dengan pembangunan di sisi lain, dan
“pengambilalihan” tanah individual untuk kepentingan pembangunan itulah, yang memer-
lukan pengaturan dan kebijakan negara, dalam bentuk politik hukum. Karena sebagaimana

pendapat Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum merupakan pilihan tentang
hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan
dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan
negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 194511.Selain Mahfud MD, Satjipto
12
Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak
dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat
beberapa pertanyaan mendasar yang timbul dalam studi politik hukum yaitu:
a. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada?;

b. Cara-cara apakah dan yang manakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai
tujuan tersebut? Termasuk di dalamnya menyangkut persoalan pemilihan antara
hukum tertulis atau tidak tertulis, antara sentralisasi dan desentralisasi;

c. Kapankah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana
perubahan itu sebaiknya dilakukan?; dan
d. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan kita dalam
proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan?. Termasuk di

dalamnya proses untuk memperbarui hukum secara efisien: dengan perubahan total?,
13
dengan perubahan bagian demi bagian? .
Sunaryati Hartono tidak secara eksplisit memberikan pengertian politik hukum, tetapi
secara implisit pengertian politik hukum dapat disimpulkan dari pernyataannya bahwa

hukum sebagai alat dan secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana atau
langkah yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasio-
14
nal yang dikehendaki untuk mencapai tujuan masyarakat yang dicita-citakan. Pencapaian
tujuan tersebut terkait erat dengan pilihan-pilihan dari pemerintah mengenai cara yang
dianggap tepat yang hendak dipakai. Lain hal nya dengan Teuku Mohammad Radhie mem-
berikan batasan politik hukum secara luas, yaitu sebagai suatu pernyataan kehendak
penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah hukum,

15
perkembangan hukum yang dibangun . Demikian politik hukum meliputi kebijakan tentang

11 Moh.Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 1.
12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 352.
13 Ibid, hlm. 352-353.
14 C. F. G. Sunariyati Hartomo. Politik Hukum, .... op. Cit, hlm 1-2.
15 Teuku Mohammad Radhie, dalam Mahfud MD, Politik Hukum.... ibid, hlm. 1.