Page 414 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

406 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Beberapa aturan hukum perihal pengaturan mengenai “pengambilan tanah” rakyat oleh
negara dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pertama, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah
dan Benda-benda yang ada di Atasnya. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 mengatur

bahwa, pada azasnya penggunaan tanah kepunyaan orang lain untuk kepentingan umum
pertama-tama harus dilakukan atas dasar persetujuan pemilik tanah, tetapi apabila dalam
keadaan mendesak, dan kepentingan umum menghendaki maka atas dasar semua hak atas

tanah memiliki fungsi sosial, kepentingan umum harus lebih didahulukan. Undang-undang
ini adalah penjabaran dari Pasal 6 dan Pasal 18 UU PA sebagai dasar bagi pencabutan hak
atas. Kedua, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-
ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Di dalam peraturan ini pembebasan

tanah diartikan sebagai melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara peme-
gang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Pembebasan tanah
dilakukan baik untuk keperluan pemerintah maupun keperluan swasta.
Ketiga, Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksaan Pem-

bangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan memberikan definisi Pengadaan Tanah adalah
setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada
yang berhak atas tanah tersebut. Keempat, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebut
pengambilan tanah rakyat oleh negara disebut dengan pengadaan tanah. Dalam Peraturan
Presiden ini pengadaan tanah diberi arti sebagai setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah
dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah,

bangunan, tanaman, dan benda benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan
hak. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 ini selanjutnya diubah dengan,
Kelima,Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum. Dalam Peraturan Presiden ini pengadaan tanah diberi arti
sebagai setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi
kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda

yang berkaitan dengan tanah.
Keenam, Meski telah mengalami beberapa kali perkembangan, namun berbagai pera-
turan perundang-undangan tersebut dipandang belum dapat memberikan kepastian hukum
perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan, untuk itu pada tahun 2012 terbitlah

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pem-
bangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU Pengadaan Tanah). Dalam
undang-undang ini, pengadaan tanah diartikan sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan

cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan