Page 418 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

410 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

2. Materi yang menurut ketentuan Ketetapan MPR RI harus diatur dengan Undang-
undang
3. Materi yang menurut ketentuan undang-undang harus dilaksanakan lebih lanjut
dengan undang-undang

4. Materi lain yang sifatnya mengikat umum, seperti:
a. Yang membebankan kewajiban kepada warga negara
b. Yang mengurangi kebebasan warga negara

c. Yang memuat keharusan dan atau larangan.
Sehingga dari materi muatan diterbitkannya UU No. 20 tahun 1961 setidaknya telah
memenuhi ketentuan undang-undang yang harus dilaksanakan lebih lanjut dengan undang-
undang. Dan juga merupakan materi yang bersifat umum (berkaitan dengan kepentingan

umum) dan HAM di dalamnya. Oleh karena itu UU ini tetap berlaku meski kemudian diter-
bitkannya Pemendagri No. 15 tahun 1975. Permendagri No. 15 tahun1975 itu menimbulkan
kontroversi di kalangan sarjana hukum. Ada yang mempersoalkan bahwa ditinjau dari segi
materinya Permendagri itu di uji kepada doktrin bahwa ada pembatasan wewenang bagi

badan negara untuk membuat undang-undang dalam arti materiil dengan anggapan bahwa
pembebasan tanah sama dengan pencabutan hak berarti bahwa Permendagri itu mengantar
materi undang-undang. Kebatalan itu di sebabkan:

1. Menteri dalam negeri tidak memiliki wewenang membuat peraturan yang mengikat
umum tanpa adanya pendelegasian wewenang.
2. Mengenai pencabutan hak undang-undang No. 20 tahun 1961 telah menunjuk presiden
sebagai instasi yang berwenang memutuskanya (bukan wewenang menteri)

3. PMDN tersebut mengatur soal yang telah diatur dengan undang-undang yaitu UU No.
21
20 tahun 1961, sedangkan isi PMDN tersebut tidak sejalan dengan undang-undang itu.
Kemudian dalam pengaturan pengadaan tanah selanjutnya baik dalam Keppres No. 55
tahun 1993, Perpres No. 36 tahun 2005 dan Perpres No. 65 tahun 2006 kembali mencan-

tumkan UU No. 20 tahun 1961 dalam dasar mengingatnya. Tahun 2012, diterbitkan UU No. 2
tahun 2012, dalam pasal 58 (ketentuan peralihan) huruf c disebutkan, ““peraturan perundang-
undangan mengenai tata cara pengadaan tanah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan UU ini”. Ini pun
menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana status UU No. 20 tahun 1961?, sedangkan
dalam ketentuan penutup UU No. 2 tahun 2012 tidak ada menyebutkan mencabut UU No. 20
tahun 1960.

C. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan uraian tersebut diatas, berbicara politik hukum sebagaimana pendapat dari

Mahfud MD, yang menyatakan bahwa merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan

21 Sf Marbun dan Moh. Mahfud Md, Pokok-pokok hukum administrasi negara, Liberty Yogyakarta.