Page 413 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Rofi Wahanisa: Politik Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah ... 405

hukum yang berlaku (ius constitutum) dan hukum yang akan diberlakukan (ius consti-
tuendum).
Bertolak dari pemikiran diatas, sangat perlu kiranya politik hukum dibahas secara
mendalam kaitannya dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

ini, karena dalam politik hukum tercermin kehendak dari penguasa dalam hal ini negara
dalam bentuk peraturan perundangan, pengaturan serta kebijakan yang terkait dengan
pengadaan tanah. Dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan, keadilan dan dilakukan

secara demokratis.
Dasar pengadaan tanah ini adalah kewenangan negara untuk menyelenggarakan pem-
bangunan untuk kepentingan umum, dengan melakukan “pengambilalihan” tanah rakyat
dengan cara pengadaan tanah ini merupakan bagian dari Hak Menguasai Negara sebagai-

mana diatur diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Hak menguasai negara ini seata-mata
beraspek publik. Adapun penjabaran lebih lanjut dari makna dikuasai oleh negara ini dapat
dilihat dalam UUPA, sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (2), hak menguasai dari negara
meliputi kewenangan untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia.
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut, dan
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
Namun demikian, penguasaan oleh negara tersebut digunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Pada bagian lain, UUD NRI 1945 juga menegaskan adanya penghor-
matan terhadap milik pribadi, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28 A, 28 H ayat (4) dan
Pasal 28 J ayat (2). Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup
dan kehidupannya. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dalam menjalankan hak
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghor-

matan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
suatu masyarakat demokratis.
Dengan melandaskan pemikiran pada konsep negara hukum, negara kesejahteraan serta

batasan-batasan penggunaan hak menguasai dari negara, dikaitkan dengan pengambilalihan
hak atas tanah, maka dua hal yang merupakan batasan penting, yaitu bahwa pengambilalihan
tanah itu dilakukan semata-mata demi kepentingan umum dan bahwa kepada pemegang hak

harus diberikan ganti kerugian.