Page 409 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Rofi Wahanisa: Politik Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah ... 401

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, termaktub dalam
rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka menjadi kewajiban untuk menyelenggarakan
kesejahteraan umum merupakan konsekuensi dari diterimanya konsep negara kesejahteraan
(welfare state). Dalam konsep negara kesejahteraan, pemerintah diharuskan menyelengga-

rakan kegiatan-kegiatan guna menjamin kesejahteraan umum. Pemerintah bukan lagi
sebagai penjaga malam atau pelaksana kehendak masyarakat yang diputuskan secara liberal,
tetapi pemerintah harus aktif mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan kesejahteraan

umum.
Usaha pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya ini dilakukan
dengan kegiatan pembangunan. Berbicara tentang pembangunan tidak terlepas dengan
bayangan akan pembangunan fisik dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur untuk

memenuhi kebutuhan rakyat untuk kesejahetaraan ini sangat membutuhkan akan lahan.
Kebutuhan akan lahan/ tanah ini harus dipenuhi oleh negara untuk membangun berbagai
fasilitas umum. Disisi lain sangat disadari bahwa ketersediaan akan lahan/ tanah sangatlah
terbatas, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ketersediaan tanah negara “bebas”

pun telah sangat berkurang, sehingga yang dimungkinkan untuk membangun fasilitas umum
adalah mempergunakan tanah-tanah yang telah dilekati dengan hak atas tanah lain, dan
dikuasai secara individual maupun yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Hal ini

jugalah yang seringkali memunculkan berbagai permasalahan, sengketa, konflik yang terjadi
bersifat vertikal antara negara dan warga negara, dengan demikian merupakan hal yang
urgent untuk membuat aturan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. Karena di satu sisi ada kepentingan negara/ pemerintah yang mengem-

ban amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat, dan sisi yang lain terdapat kepen-
tingan serta hak asasi manusia dari pemegang hak atas tanah yang perlu untuk dilindungi.
Untuk itu diperlukan suatu legal policy/politik hukum yang jelas dari negara terkait dengan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini. Karena, Politik hukum

adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik
dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka
mencapai tujuan negara. Lebih lanjut Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum

merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang
hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan
3
untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 .
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam tulisan ini akan diuraikan tetang

bagaimana politik hukum pengaturan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum, dan kedudukan UU No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas
tanah dengan adanya peraturan pengadaan tanah.

3 Moh.Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 1.